Kearifan Pemimpin di Lipatan Dokumen APBD

Catatan Akhir Tahun 2019 Pemerintahan Bupati Fathul Huda (1)

Selasa, 17 Desember 2019, Dibaca : 310 x Editor : nugroho

ist
Monumental : Stadion Bumi Wali Tuban bangunan monumental diera pemerintahan Bupati Huda


Sekalipun setiap anggaran pemerintah bernuansa politik, namun nilai kearifan pemimpin masih mewarnai setiap sudutnya. Nilai itu pula yang acapkali berseliweran di lembar dokumen anggaran.

Komitmen melayani publik secara ihlas sepertinya tak lepas dari kebijakan Bupati Tuban, H Fathul Huda, sepanjang dua periode sejak 2011 memimpin warganya. Kepeduliannya terhadap kondisi daerah pula hingga setiap penyusunan APBD tak meninggalkan nilai lokal, dalam memproyeksi perubahan daerah sarat potensi alam.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah daratan seluas 1.839,94 Km2 itu berlimpah. Beragam jenis tambang batuan, minyak dan gas bumi (Migas), hingga beragam komoditas pangan melimpah. Belum lagi potensi laut seluas 22.608 Km2, dengan pantai sepanjang 65 Km yang belum terjamah maksimal.

Baca Lainnya :

    Tersebab itu pula dari tahun ke tahun potensi pendapat daerah mengalami peningkatan signifikan, seiring program pembangunan yang dibesut bupati dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut. Di awal Bupati Huda dan wakilnya Noor Nahar Hussein menjabat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban (2012) sebanyak Rp Rp159,59 miliar dengan kekuatan APBD sebesar Rp1,379 triliun.

    Sedangkan pada tahun anggaran 2018 potensi APBD sebanyak Rp2,596 triliun, PAD sudah menembus angka Rp417,26 miliar. Target raihan PAD di tahun anggaran 2019 sebesar Rp453,47 miliar.

    Baca Lainnya :

      “Kita tak pernah meleset dalam membuat target, karena komitmen pemimpin kita sangat kuat untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban, Rohman Ubaid, saat ditemui di ruang kerjanya.

      Kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab menjadikan berbagai program pembangunan berjalan baik. Termasuk pula membiayai proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) yang diasumsikan menelan anggaran Rp140 miliar. Semula ring road untuk memecah kepadatan lalu lintas di kota itu dibiayai pemerintah pusat, namun pada akhirnya pusat tak lagi membiayainya hingga ditanggung oleh APBD Tuban. Apalagi status jalan tersebut adalah jalan antarprovinsi.

      Realitas tersebut, nilai Ubaid--begitu mantan Camat Jenu itu akrab disapa, membutuhkan kearifan dari pemimpin yang tak lagi memikirkan sisi kelokalan semata. Lebih dari itu jika jalan terbangun, walau statusnya milik pusat, akan berdampak pada perluasan perkembangan wilayah. Warga sekitar bakal mengembangkan potensi ekonominya karena keberadaan jalan baru di lingkungannya.

      “Program pembangunan yang kita lakukan dirancang berdampak pada pengembangan ekonomi warga,” ungkap Bupati Huda di satu kesempatan secara terpisah.

      Jika meruntut raihan dana PAD, produk SDA tetap menduduki perolehan tertinggi. Pajak galian C dari sektor pertambangan, diantaranya dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pabrik Tuban dan industri sejenis lainnya, menyokong angka terbesar. Baru kemudian disusul sektor lain.

      Dalam rancangan APBD 2020, ungkap Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset  Daerah (BPPKAD) Tuban, Rini Indrawati, PAD dianggarkan Rp564,655 miliar naik 42,28 persen dari tahun 2019 sebesar Rp453,47 miliar, dana perimbangan Rp1,506 triliun, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp529,802 miliar.  

      Komposisi anggaran didominasi dana perimbangan sebanyak 58 persen, PAD menyumbang 22 persen dari total pendapatan daerah. Sisanya sebanyak 20 persen berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

      “Estimasi pendapatan tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp2,601 triliun,” kata perempuan birokrat tersebut.

      Jika mengacu pada PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di pasal 20 PP itu mengamanatkan, komposisi anggaran sebanyak 20 persen untuk bidang pendidikan, kesehatan menempati 10 persen, dan sebesar 25 persen untuk infrastruktur.

      Terkait hal tersebut Tuban mendeklar sebagai Bumi Wali mengeluarkan Perda 6 tahun 2016 tentang Pendidikan Ahlak Mulia. Kebijakan bernuansa religi membungkus pendidikan karakter ini menjadi kebijakan tersendiri dari Bupati Tuban ke 55 tersebut.

      Paling tidak ulama asal Montong itu telah memprediksi, jika wilayahnya bakal menjadi daerah industri dengan berbagai dampak negatifnya. Ia tak ingin generasi muda Tuban gagap terhadap kultur asing seiring hiruk pikuk industri di pelupuk matanya.

      “Di samping kita siapkan anak didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai religius menjadi karakter tersendiri dari pendidikan kita,” kata Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Nur Khamid, menyoal Perda yang kental nilai religi tersebut.

      Skema programnya mulai dari membumikan pendidikan Taman Pendidikan Al-quran (TPQ), karena menjadi syarat siswa masuk jenjang SMP, bantuan hibah untuk infrastruktur lembaga pendidikan TPQ, hingga bantuan insentif untuk guru ngaji. Kebijakan tersebut diharapkan membentuk karakter anak,  dalam menghadapi gemerlapnya teknologi milenial di daerah industri.

      Pada sisi kesejahteraan masyarakat, sejatinya Pemkab Tuban telah berbuat banyak. Program pengentasan kemiskinan tak lepas program pembangunan di daerah berpenduduk 1.285.147 jiwa. Meski pertumbuhan ekonomi tahun 2018 di angka 5,16, namun Tuban masih termasuk lima kabupaten dan kota miskin di Jatim.

      “Butuh terobosan dan sinergi antara pemerintah dan stake holder dalam membuat program pengentasan kemiskinan,” sergah Kordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim, Miftahul Huda.

      Sesuai konsep bernegara, kata akademisi dari Universitas Bojonegoro asal Desa Kenongosari, Kecamatan Soko, Tuban itu, Indonesia adalah walfare state,  negara kesejahteraan sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuat program menyejahterakan warganya. Tak bisa lagi hanya mengandalkan perusahaan (industri) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengentas kemiskinan, sekalipun terhadap warga di sekitar perusahaan.

      Industri memang punya tanggung jawab social terhadap warga sekitar operasi. lepas dari itu industri adalah organ bisnis yang sangat logis jika mencari keuntungan.

      Akan tetapi jika industri dalam menggelar program CSR tak melakukan sinergi dengan program pemerintah daerah, hasilnya tidak bakal maksimal. Terbukti dari sekian banyak survei menyebut, warga mikin juga ada di desa-desa sekitar lokasi industri.

      “Justru yang sekarang dibutuhkan Tuban adalah program yang terencana baik dengan melibatkan masyarakat untuk memberdayakan warganya, itu pun harus berkelanjutan dengan pendampingan,” tegas Miftahul Huda.

      Pada sisi lain, Miftah menilai, jika tingkat kemiskinan warga Tuban belum termasuk kemiskinan akut. Pada wilayah ini butuh pemerataan program pembangunan. Hindari disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan, karena terkesan pembangunan terkonsentrasi di utara karena ada jalur Pantura Jawa.

      Pemkab Tuban sejatinya telah melakukan berbagai terobosan untuk mengurangi angka kemiskinan wilayahnya. Program pemberdayaan Usaha Kecil Menangah (UKM) telah digulirkan, bahkan trennya mampu mengurai kemiskinan warga.

      Termasuk pula memperkuat sarana infrastruktur yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Baik itu berupa irigasi pertanian, pembangunan embung, waduk, maupun pemberdayaan terhadap warga melalui skema UMK agar warga mandiri secara ekonomi. (teguh budi)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more