Kejaksaan Dalami Aliran Dana Jual Beli Kios Pasar Induk Cepu

Kamis, 09 Juli 2020, Dibaca : 397 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Maskur.


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Kejaksaan Negeri Blora masih melakukan pendalaman dugaan pungutan liar di Pasar Induk Cepu tahun 2018 hingga 2020. Sebab, pungutan dengan dalih kompensasi (jual beli kios pasar) tersebut tidak ada payung hukumnya.

Menurut Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Muhammad Adung, dalam pemeriksaan awal ini masih mengumpulkan keterangan. Terkait aturan serta dasar hukum untuk melakukan pungutan yang sekarang ini uangnya sudah disetorkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Baca Lainnya :

    "Kalau memang ada aliran dana itu kan, akan kita periksa semua. Karena Penyetoran itu kan jatuhnya PAD atau Pendapatan Asli Daerah," ujarnya. 

    Dalam mengambil kesimpulan hasil pemeriksaan terhdap 17 orang terperiksa, pihaknya lebih megedepankan kehati-hatian. Sebab, kejaksaan sendiri dalam pemeriksaan mengutamakan bukti materi.

    Baca Lainnya :

      "Jangan sampai nanti menjadi blunder," tandasnya.

      Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Maskur, membenarkan jika ada setoran ke kas daerah yang dikelola DPPKAD.   

      "Kira-kira sebanyak 3 kali setoran jual beli kios Pasar Induk Cepu. Dilakukan selama bulan Juni," ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya,  Rabu (8/7/2020) siang.

      Dia menganggap, bahwa setoran tersebut adalah sah. Sebab, terdapat rekening atau pos untuk menampung setoran tersebut. 

      "Angsuran penjualan kios atau los," ucapnya.

      Saat disinggung terkait payung hukum penjulan kios pasar yang kemudian menjadi pendapatan daerah, dia mengaku tidak ada. Namun pendapatan tersebut sudah lama ada. 

      "Sudah lama sekali. Dari dulu sudah ada," tegasnya.

      Maskur mengakui, seharusnya perlu payung hukum untuk melegalkan penjualan kios tersebut. Namun demikian, pihaknya merasa dilema. 
      "Sebab yang namanya asset daerah itu tidak boleh dijual," jelasnya.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more