Kemenag Bojonegoro Gelar Sosialisasi Regulasi Baru Pendidikan Diniyah Pontren

Kamis, 24 Juni 2021, Dibaca : 556 x Editor : nugroho

arifin jauhari
SOSIALISASI : Kasi PD Pontren Kemenag Bojonegoro, Zainal Arifin sosialisasikan regulasi baru pendidikan diniyah.


SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Sebanyak 50 perwakilan dari Madrasah Diniyah, Pesantren dan LPQ (Lembaga Pendidikan Qur'an) se Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengikuti kegiatan sosialisasi regulasi tentang pendidikan diniyah pondok pesantren (Pontren). Acara tersebut digelar di aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Kamis (24/6/2021).

Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh lembaga keagamaan yang dibina oleh Kemenag Bojonegoro memahami dan mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yakni mulai tertib pendirian lembaga hingga pertanggungjawaban bantuan yang diterima oleh lembaga.

Baca Lainnya :

    Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Bojonegoro, H. Zainal Arifin mengatakan, sebanyak 10 Pontren, 10 Madrasah Diniyah, dan 30 LPQ mendapatkan sosialisasi perihal draft Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang pengembangan pesantren.

    "Sosialisasi kedua adalah tentang regulasi yang mengatur tata cara pendirian LPQ. Karena di Bojonegoro ini LPQ berkembang dengan baik," ujar pria yang pernah menjadi anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (24/06/2021).

    Baca Lainnya :

      Sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia No. 91 Tahun 2020, di dalam LPQ terdapat lima lembaga. Yakni PAUDQu (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Qur'an), TQA (Ta'limul Qur'an dan Aulad), Rumah Tahfidz, dan PPTQ (Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an).

      Selain itu, kegiatan sosialisasi bertujuan agar LPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren memahami dan mematuhi segala aturan.

      "Termasuk seluruh pemberian rekomendasi. Karena, sekecil apapun bantuan yang diterima dari pemerintah wajib ada laporan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai juknis atau petunjuk teknis yang ada," tegasnya.

      Zainal berharap seluruh lembaga pendidikan keagamaan yang berada dalam pembinaan Kemenag Bojonegoro taat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

      "Baik regulasi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat," pungkasnya.(fin)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more