Kemiskinan Baru Intai Warga Sekitar Kilang Tuban

Jum'at, 26 Februari 2021, Dibaca : 8388 x Editor : nugroho

dok/sbu
DEMO : Warga Sumurgeneng saat melakukan penolakan pembebasan lahan Kilang Tuban di balai desa setempat pada 9 Januari 2019.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Tuban - Pembebasan lahan kilang minyak baru atau New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban, Jawa Timur, di wilayah Kecamatan Jenu, telah rampung. Namun, mega proyek dengan nilai investasi sekitar 15 miliar dollar yang dikerjakan PT Pertamina - Rosneft ini, bakal memunculkan problema baru bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan data Pemkab Tuban yang pernah disampaikan Bupati Fatkhul Huda, Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan dengan luas wilayah 183 ribu hektar. Terdiri dari tanah sawah dan non sawah. Non sawah untuk polowijo, dan sawah polowijo dan hutan.

Baca Lainnya :

    Adapun luasan sawah 56 ribu hektar, non sawah 51 hektar, dan hutan 52 hektar. Tanah yang ditanami 112 hektar, ditambah Perhutani 11 hektar. Jadi tidak luas.

    Sedangkan jumlah penduduk Tuban kurang lebih 1,3 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut 70% masyarakat pekerjaannya petani, 30% nelayan, pedagang dan pegawai. Hitungannya, jumlah petani Tuban ada 900 ribu jiwa. Dari lahan 112 hektar, jumlah pemiliknya hanya 204.000 petani. Dengan kata lain masih ada 700 ribu buruh tani.

    Baca Lainnya :

      Dari data itu, jumlah lahan yang dibebaskan untuk proyek Kilang Tuban berdasarkan penetapan lokasi oleh Pemerintah Provinsi Jatim, di Desa Sumur Geneng seluas 210 hektar milik 398 orang, Desa Wadung dengan luasan 290 hektar milik 511 orang, dan Desa Kaliuntu sebanyak 3 bidang seluas 0,562 hektar milik tiga orang. Lahan tersebut berupa sawah ladang dan pekarangan.

      Kemudian, lahan Perhutani 1 bidang, dan lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1 bidang. Total lahan untuk proyek Kilang Tuban seluas 1.050 hektar.

      Beralihnya fungsi lahan ini, menurut tokoh masyarakat Desa Wadung, Soewarto Darmandi, bukan hanya akan mengurangi produksi pangan. Melainkan juga akan menciptakan kesulitan baru bagi warga sekitar proyek Kilang Tuban, utamanya buruh tani. Sebab, mayoritas warga adalah buruh tani yang menggantung hidup dari pemilik lahan yang dibeli Pertamina.

      "Ini akan memunculkan kemiskinan baru. Buruh icir, buruh larik, buruh dangir, buruh tandur, buruh petik lombok tidak dapat lagi bekerja karena lahan majikannya telah dijual," beber pria yang dipercaya warga Sumurgeneng, Wadung dan Kaliuntu sebagai kuasa hukum saat penolakan pembebasan lahan Kilang Tuban kepada suarabanyuurip.com, Jumat (26/2/2021).

      Mbah Warto, begitu biasa disapa, mengungkapkan, selama ini mayoritas pemilik lahan yang dibebaskan Pertamina tidak menggarap sendiri lahannya. Melainkan mereka menggarapkan lahannya kepada warga dengan sistim bagi hasil. 

      "Ada yang bagi hasilnya paron, atau sepertiga," ucapnya. 

      Menurutnya, pembebasan lahan oleh Pertamina ini tidak menguntungkan warga. Yang diuntungkan hanya beberapa orang saja, khususnya pemilik lahan. Sedangkan buruh tani yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan yang digarap harus kehilangan mata pencahariannya.

      "Mereka ini bukan buruh pabrik atau PNS. Mereka adalah buruh tani yang tidak memiliki keahlihan selain bertani," tegasnya.

      "Kenapa dulu saya mati-matian menolak pembebasan dan proyek kilang ini, karena ribuan warga akan kehilangan pekerjaannya. Sebab mustahil mereka akan bisa bekerja di Kilang, karena keahlihannya hanya bertani," lanjut Mbah Warto. 

      Pembebasan lahan Kilang Tuban ini bukan hanya merampas pekerjaan buruh tani. Menurutnya, pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan juga akan kesulitan membeli tanah di dalam desa maupun di wilayah Kecamatan Jenu. Sebab, rata-rata harga lahan di wilayah ini dipatok sama dengan harga pembebasan yang diberikan Pertamina. 

      Akibatnya para penerima uang ganti rugi dari pembebasan lahan akan mencari sawah di luar wilayah Kecamatan Jenu. Kondisi ini, kata Mbah Warto, akan menambah biaya produksi mereka. Seperti biaya transportasi, tenaga, dan keamanan tanamannya.

      "Mereka sekarang ini kebingungan. Karena tidak bisa membeli lahan lagi akhirnya uangnya dibelikan mobil baru, untuk sekedar menikmati hidup," tuturnya. 

      Oleh karena itu, Mbah Warto mengaku prihatin dan sedih dengan kondisi warga Desa Sumurgeng, Wadung dan Kaliuntu sekarang ini. Mereka harus kehilangan lahan pertanian dan pekerjaannya yang menjadi sumber penghidupannya selama ini. 

      "Saya tidak memiliki harapan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Karena saya yakin tidak mungkin bisa mereasliasikannya," pungkas mantan Jaksa ini.

      Menanggapi persoalan itu, Camat Jenu, Moh. Maftuchin Riza menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sudah minta kepada Pertamina menggulirkan program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di bidang pendidikan pengelolaan keuangan untuk warga yang terkena penetapan lokasi pembebasan lahan Kilang Tuban. 

      "Dan itu sudah dilakukan Pertamina bekerjasama dengan LPPM Unair Surabaya, dan berhasil," ucapnya singkat.

      Untuk diketahui, Proyek Kilang Tuban ini telah menjadikan warga pemilik lahan di tiga desa tersebut kaya mendadak. Warga ramai-ramai memborong mobil baru. Pertamina membandrol harga lahan milik warga antara Rp600-800 ribu/M2. Pelepasan lahan dilakukan secara langsung melalui negoisasai dan konsinyasi. 

      Pelepasan lahan Kilang Tuban yang dilakukan melalui konsinyasi sebanyak 81 bidang dengan 55 pemilik yang berasal dari Desa Wadung dan Sumurgeneng.(suko)





      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more