Koordinasikan Besaran DBH Migas dengan Banggar DPR RI

Selasa, 12 November 2019, Dibaca : 387 x Editor : samian

dok SBU
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (11/11/2019) kemarin. Rakor dengan Banggar DPR RI dilakukan bertujuan untuk berkoordinasi tentang besaran DBH Migas Tahun 2020.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lasuri, mengungkapkan, rakor tersebut untuk membahas penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2020 yang tidak sesuai target.

Baca Lainnya :

    "Kami ditemui langsung oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dan akan langsung ditindak lanjuti," tegas pria yang juga menjadi anggota Komisi B.

    Tindak lanjut yang dilaksanakan DPR RI tersebut, diantaranya akan memanggil Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan juga Kementerian ESDM.

    Baca Lainnya :

      "Meskipun, ada informasi adanya peningkatan DBH Migas di bulan keenam tahun 2020, tapi kami ingin menanyakan alasan kenapa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya memasang angka Rp956 miliar," tukasnya.

      Menurutnya, pada awal Bulan Desember 2019 mendatang, akan dilakukan rapat Banggar DPR RI, DPR Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten/Kota penghasil Migas yang mengalami kondisi serupa dengan Bojonegoro.

      "Nanti di DPR Provinsi, kita akan berkumpul dengan semua daerah penerima DBH Migas," tandasnya.

      Diharapkan, semua kabupaten/kota penerima DBH Migas termasuk Bojonegoro, mendapatkan keterangan yang jelas dan terang dari Pemerintah Pusat adanya penurunan pendapatan dari DBH Migas.

      Dari data Bapenda menyebutkan, target pendapatan DBH Migas tahun 2018 saja sebesar Rp910 miliar terealisasi sebesar Rp2,2 triliun. Sementara, data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu jumlah DBH Migas tahun 2020 mendatang hanya sebesar Rp956 miliar.

      Angka tersebut dinilai tidak masuk akal karena ditinjau dari lifting migas di Bojonegoro tahun 2017 setara 216 ribu barel per hari (Bph), jumlah DBH Migas yang diterima adalah sebesar Rp565 miliar, tahun 2018 lifting migas setara 221 ribu Bph, menerima DBH Migas sebesar Rp2,2 triliun. Sementara tahun ini saja menerima DBH Migas sebesar 1,5 triliun dengan jumlah lifting setara 225 ribu Bph.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more