LBH Akar : Aneh, APBD Defisit Kok Malah Hibah Rp66 M ke Pusat

Kamis, 23 Januari 2020, Dibaca : 705 x Editor : nugroho

dok/sbu
Ketua LBH Akar, Anam Warsito.


SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Akar menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2020, aneh. Saat APBD mengalami defisit akibat dana bagi hasil migas tak sesuai estimasi, pemkab justru memberikan hibah Rp66 miliar kepada pemerintah pusat untuk pelebaran jalan Babat-Bojonegoro.

"Ini kan aneh? APBD sedang difisit kok malah memberikan hibah ke pemerintah pusat," ujar Ketua LBH Akar, Anam Warsito, kepada suarabanyuurip.com, Kamis (23/1/2020). 

Baca Lainnya :

    Menurut Anam, kekurangan pembiayaan Rp200 miliar akibat DBH Migas 2019 tidak sesui estimasi pendapatan. Dari target Rp2 triliun lebih, hanya terealisasi Rp965 miliar, sehingga pemkab melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas program atau kegiatan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

    "Parahnya lagi, efisiensi itu tidak  berkoordinasi dengan DPRD khususnya Badan Anggaran," tegasnya.

    Baca Lainnya :

      Di tengah defisitnya APBD Bojonegoro sekarang ini, ungkap Anam, Pemkab Bojonegoro justru memberikan hibah Rp66 miliar kepada pemerintah pusat untuk pelebaran jalan Bojonegoro-Babat yang berstatus jalan nasional. Pembangunan jalan tersebut seharusnya menggunakan APBN karena merupakan tugas pemerintah pusat.

      "Ini bentuk ketidakcermatan Bupati dan DPRD dalam menyusun anggaran," tegasnya.

      Daripada anggaran tersebut dihibahkan kepada pemerintah pusat, lanjut Anam, alangkah tepatnya untuk membangun gedung SD dan SMP, serta jalan poros desa yang kondisinya memprihatinkan. Apalagi angka kemiskinan dan pengangguran di Bojonegoro masih tinggi. 

      "Esksekutif dan DPRD nglawaknya keterlaluan sehingga jadi tidak lucu dan malah kelihatan aneh di mata masyarakat," sindirnya.

      Dia menilai jika APBD 2020 tidak pro rakyat dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan tugas dan kewajiban Pemkab. 

      Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab Bojonegoro tidak perlu dirapatkan dengan Badan Anggaran DPRD. Karena efisiensi yang dilakukan tidak menghilangkan program prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Melainkan untuk belanja perjalanan dinas, makanan minuman, pelatihan, dan kegiatan yang bukan skala prioritas. 

      "Efisiensi ini tidak semua anggarannya dikepras. Hanya dibintangi, sehingga masih bisa dilaksanakan. Selama itu sesuai program prioritas pemkab tetap dilaksanakan," tegas Nurul. 

      Menurut Nurul, efisiensi yang dilakukan ini tidak ada hubungan tentang tentang hibah Pemkab ke Pemerintah Pusat untuk pelebaran jalan di Babat-Bojonegoro. 

      "Pelebaran jalan ini sangat diperlukan karena peningkatan kendaraan di Bojonegoro setiap tahun mencapai 2.700 baik roda dua dan empat," pungkasnya.(rien)  


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more