LSM Blora Dukung Perda Konten Lokal

Selasa, 22 Oktober 2013, Dibaca : 2684 x Editor : nugraha

SuaraBanyuurip.com - Ali Musthofa

Blora - Bukan hanya DPRD, rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Konten Lokal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, juga mendapat dukungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat. Mereka menilai dengan adanya Perda Konten Lokal dapat memberikan kesempatan kepada warga Blora untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan industri migas di wilayahnya.

Salah satu pegiat LSM di Blora, Priyanto Muda Prasetya, menegaskan, Perda Konten Lokal sangat penting dan mendesak segera dibuat. Karena selain penambangan migas Blok Cepu, di Blora juga terdapat blok migas lainnya seperti Blok Randugunting, Blok Gundih, Blok Blora serta Lapangan Trembes.

Baca Lainnya :

    Saat ini, kata dia, blok-blok migas tersebut tengah berlangsung sejumlah kegiatan untuk mendapatkan minyak dan gas (migas). Mulai dari survey seismik, pengeboran sumur eksplorasi serta pengeboran sumur produksi.

    Menurut Priyanto, atau yang lebih dikenal sebagai Kenthut Prasetya, selama ini warga Blora kerap menjadi penonton dalam proyek pertambangan tersebut.

    Baca Lainnya :

      "Dengan adanya perda konten lokal, perusahaan operator migas wajib menyertakan warga Blora termasuk pengusaha-pengusaha dalam kegiatan industri migas," ujarnya.

      Dia menjelaskan, Perda Konten Lokal itu nantinya harus berlaku mengikat bagi siapa saja dan perusahaan manapun yang beroperasi di Blora. Karena itu perda tersebut wajib ditaati. Kentut menyatakan, konten lokal yang dimaksud diantaranya pelibatan warga Blora menjadi tenaga kerja, kerja sama katering, kontruksi ringan, dan semua pekerjaan di bidang lainnya yang bisa dikerjakan perusahaan lokal.

      "Tujuannya untuk menggeliatkan perekonomian daerah," tegasnya.

      Selain itu, Kenthut Prasetya juga menyarankan, agar Perda Konten Lokal nantinya juga mencakup kendaraan operasional penambangan migas yang beroperasi. Kendaraan tersebut wajib berpelat nomor Blora. Dengan begitu kabupaten serta provinsi akan menerima pajak atas kendaraan tersebut.

      "Selama ini yang ada adalah kendaraan pertambangan di Blora berpelat nomor luar Blora bahkan luar Provinsi Jateng. Kami tidak mendapatkan manfaat dari adanya kendaraan operasional tersebut," tandasnya. (ali)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more