Membongkar Sindikat Jual Beli Kios Pasar Daerah Blora

Senin, 29 Juni 2020, Dibaca : 256 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
DISELIDIKI : Kios Pasar Induk Cepu yang diperjual belikan kepada pedagang oleh oknum pengelola pasar.


SuaraBanyuurip.com -  Ahmad Sampurno

Blora - Praktik jual beli kios di Pasar Daerah Blora, tepatnya Pasar Induk Cepu, terbongkar. Dari 20 kios baru yang selesai dibangun tahun 2019 lalu, 10 pedagang diketahui membeli dengan harga cukup tinggi yakni mulai dari Rp 75 juta hingga Rp100 juta.

Informasi dihimpun, Pasar Induk Cepu melakukan pembangun 20 kios dengan nilai Rp 1,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2019 Kabupaten Blora. Akhir Desember 2019 pembangunan selesai.

Baca Lainnya :

    Selanjutnya, bulan Februari 2020, para pedagang mulai ditawari oknum pegawai pasar jika ada kios yang dijual dengan harga Rp 125 juta. Setelah melalui tawar menawar, akhirnya disepekati Rp75 juta hingga Rp100 juta. 

    Sistemnya dibayar cash. Tidak boleh diangsur. Ada uang ada kunci. Harga bayar kios,  dipotong biaya kepemilikan los setiap pedagang. Masing-masing los dihargai 10 persen dari harga kios (Rp 75 juta). Sehingga apabila pedagang memiliki satu los, berarti biaya dikurangi Rp7,5 juta.

    Baca Lainnya :

      Bulan Februari hingga Maret 2020 pedagang mulai membayar biaya jual beli kios tersebut. Ada yang membayar Rp40 juta hingga Rp75 juta. Bahkan, ada pedang yang membayar Rp100 juta.

      Praktik jual beli kios pasar Pasar Induk Cepu diadukan ke Kejaksaan Negeri Blora. Korps Adhyaksa turun melakukan penyelidikan.  Uang jual beli kios mulai dibayarkan ke kas daerah. Totalnya mencapai Rp530 an juta.

      Namun demikian, penyelidikan tetap berjalan. Sudah 10 pedagang pasar dimintai keterangan mulai Senin hingga Rabu (22-24/6) lalu. Mereka ditanya terkait latar belakang dan proses jual beli kios tersebut.

      Salah satu pedangan pasar Induk Cepu yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan sebenarnya para pedagang keberatan atas jual beli kios Pasar Induk Cepu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena jika tidak mau membeli, kios tersebut akan dilelang. Selain itu, para pedagang juga tidak diberikan kesempatan untuk mengangsur pembayarannya. 

      “Ada uang ada kunci. Harus Cash. Tidak boleh kurang serupiah pun,” bebernya kepada suarabanyuurip.com, Minggu (28/6/2020) kemarin.

      Dia menambahkan, usai melakukan pembayaran, kwitansi pembelian juga ditarik pihak pasar. Selanjutnya diganti dengan buku identitas ruko dari dinas terkait.

      "Kalau itu pungli, pinginnya ya uang dikembalikan. Apalagi itu hasil pinjam dari bank. Setiap bulan harus mengangsur,” jelasnya.

      Senada disampaikan pedagang lainnya yang enggan disebutkan namanya. Ia  mengaku saat dimintai keterangan penyidik kejaksaan dijawab dengan terus terang. Tidak ada yang dirahasiakan.

      "Sebenarnya ya keberatan, tapi mau bagaimana lagi. Kalau tidak bayar juga tidak bisa dapat kios,” ucapnya.

      Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu Prawito menambahkan, jumlah pedagang yang dipanggil kejaksaan sebanyak 9 orang, dan satu orang pelapor.

      "Totalnya ada 10 pedagang yang dimintai keterangan kejaksaan," tegasnya.

      Dijelaskan, sebenarnya pelapor sudah membayar. Namun dirinya tidak tahu menahu kenapa malah melapor. Padahal para pedagang yang sudah membeli kios dikorting 10 persen dari harga jual. 

      “Sebelum bulan ramadhan itu pembayarannya,” ujarnya.

      Kepala Bidang Pasar Daerah Dinas Perdagangan Koperasi UKM Blora, Warso mengaku, uang kompensasi ( jual beli kios) sudah dikembalikan ke kas daerah dan diselesaikan Inspektorat. 

      “Kemarin itu jadi pendapatan asli daerah atau PAD, sudah disetorkan. Totalnya tidak tahu persis. Karena itu ranah bendahara dan langsung ke Kasda,” ucapnya, Jumat (26/6/2020).

      Penarikan uang kompensasi dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pasar Daerah. Sebelumnya telah dilakukan musyawarah bersama pedagang untuk menetukan harga. 

      “Siapa saja yang ditarik, datanya ada di pasar. Yang tahu yang di pasar. Kesepakatan harga saya juga tidak tahu,” ucapnya.

      Dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Kunto Aji menyampaikan pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap Kabid Pasar Dindakop UMKM Blora, Kepala UPTD Cepu dan menanyakan kepada Kepala Dinas secara langsung masalah tersebut.

      “Semangatnya penarikan untuk PAD. Ada 10 pedagang kios baru yang ditarik,” ujarnya.

      Dijelaskan, hasil uang penarikan sudah dikembalikan ke Kas Daerah. Jumlahnya sekitar Rp 530 an juta. Pengembalian dilakukan seminggu lalu.

      “Sementara masih pengumpulan data. Baru 10 pedagang yang ditarik. Karena sebagian merupakan pedagang lama, jadi tidak ditarik,” ucapnya.

      Kunto Aji mengakui jika regulasi yang menjadi dasar penarikan kios pasar belum ada. 

      “Karena saya belum sampai kesana. Dasarnya semangatnya pendapatan. Kemarin pengumpulan bahan keterangannya seperti itu,” jelasnya.

      Kunto Aji meminta kepada semua instansi, khusus organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD agar lebih tertib dan lebih akuntabel. 

      “Jangan pernah ada pungutan,” pesannya.

      Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Muhammad Adung mengaku, beberapa hari lalu banyak pedagang yang datang ke kantor kejaksaan. Namun dirinya belum mengetahui apakah pedagang tersebut dari Cepu atau daerah lain.

      “Hasilnya belum masuk ke saya. Apalagi ini prosesnya masih panjang,” pungkasnya.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more