Minta Pemkab dan Perusahaan Tak Tutup Mata

Minggu, 13 April 2014, Dibaca : 1293 x Editor : nugraha

SuaraBanyuurip.comEdy Purnomo

Tuban – Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur maupun pelaku industri tidak menutup mata dengan keberadaan perempuan yang tinggal di wilayah industri.

Direktur KPR, Nunuk Fauziyah, menyebut kalau Pemerintah ataupun perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam penyelesaian masalah sosial yang terkait dengan perempuan. Diantaranya pendidikan rendah yang masih membayangi perempuan-perempuan yang ada di wilayah eksploitasi.

“Mari kita jangan menutup mata, kalau permasalahan sosial yang melibatkan perempuan hanyalah sekedar takdir belaka,” kata Nunuk kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (12/4/2014), ditanya mengenai keterlibatan perempuan di industri minyak dan gas bumi (Migas).

Nunuk mengatakan, selain pendidikan rendah yang membuat perempuan semakin tidak berkutik. Juga pada posisi dan perempuan yang kian terpinggirkan. Dia mengambil contoh, banyaknya perempuan yang terpaksa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di beberapa negara. Akibat tidak adanya pekerjaan untuk mereka di desa asal.

“Padahal desanya merupakan wilayah eksploitasi migas,” kata Nunuk sambil menyebut satu daerah yang menjadi wilayah eksploitasi migas di Tuban.

Seharusnya pemerintah atau perusahaan bisa lebih arif dalam menyikapi permasalahan ini. Yaitu dengan bertanggung jawab memberikan bekal pendidikan strategis yang cukup kepada perempuan. Supaya kedepan bisa meningkatkan perekonomian, atau bahkan ikut terlibat di operasioanal pekerjaan mereka.

“Jangan asal memberikan pelatihan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, terlebih tidak ada pendampingan yang serius setelah pelatihan tersebut dilaksanakan,” tandasnya.(edp)


Tidak ada komentar
Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more