Pastikan Tambang Pasir Darat di Cepu Berhenti Operasi

Selasa, 28 Juli 2020, Dibaca : 483 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
Jajaran Forkopimca Cepu dan Polres Blora, tinjau akses jalan menuju tambang pasir darat di Desa Kapuan, Senin (28/7).


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Tambang pasir darat di Dusun Wangkot, Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dipastikan tidak beroperasi selama pemilik lahan dan masyarakat sekitar tidak mengizinkannya.

"Surat izin operasi memang keluar, tapi itu hanya menjadi lembaran kertas saja," ujar Camat Cepu, Luluk Kusuma Agung Ariadi, Selasa (28/7/2020). 

Baca Lainnya :

    Dijelaskan, dalam dokumen pendukung operasi terdapat klausul yang harus dipenuhi oleh pengusaha tambang. Apabila ada klausul yang tidak dipenuhi mustahil tambang itu bisa beroperasi. 

    "Termasuk sosialisasi serta ijjn dari sekitar wilayab operasi," tegasnya.

    Baca Lainnya :

      Dicontohkan, di Kabupaten Grobogan terdapat tambang sejenis dengan di Desa Kapuan. Meskipun sudah ada ijin dan berjalan, tapi di tengah perjalanan kegiatan tersebut bermasalah dengan akses jalan warga yang dilalui untuk operasi. 

      "Terpaksa kan harus pindah ke jalan desa. Dari kepala desa juga menutup akses. Akhirnya kan juga berhenti dengan sendirinya. Tambang tersebut sekarang mandeg," ungkapnya.

      Artinya, lanjut Luluk, nasib tambang pasir darat di Dukuh Wangkot bisa seperti di Grobokan. Kegiatan akan berhenti dengan sendirinya jika warga tidak memberikan akses.

      "Itu alasannya mengapa dari dokumen pendukung diberikan waktu selama 4 tahun supaya digunakam sosialisasi kepada warga," jelasnya usai pertemuan dengan  Kepala Balai Pengkajian dan Pengawasan dan Pengendalian (BP3) ESDM Jawa Tengah Wilayah Kendeng Selatan, Budi Setyawan.

      Dikonfirmasi terpisah, Kepala (BP3) ESDM Jawa Tengah Wilayah Kendeng Selatan, Budi Setyawan, melalui pesan singkatnya, mengaku telah menemui jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cepu, terkait polemik tambang di Desa Kapuan. 

      Hasil dari pertemuan tersebut, pemilik izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melakukan sosialisai. Disamping itu, juga menyelesaikan kerja sama dengan pemilik tanah. 

      "Itu syarat untuk bisa melakukan penambangan," sambungnya. 

      Ditanya tentang tuntutan warga agar operasi tambang pasir darat dihentikan, Budi menyampaikan jika aktivitas sudah berhenti.  

      "Alat berat juga sudah tidak ada di lapangan," ucapnya.

      Namun demikian, lanjut Budi, tambang pasir darat itu dapat beroperasi jika pemilik izin memenuhi dan melaksanakan aturan salah satunya sosialisasi agar masyarakat bisa menerima.

      "Kalau izin itu sudah diterbitkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sesuai syarat dan ketentuanya," ujarnya.(ams)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more