Pekerja Pertamina Demo Peringati May Day

Sabtu, 01 Mei 2021, Dibaca : 298 x Editor : nugroho

SuaraBanyuurip.com
DEMO : Pekerja kontrak Pertamina melalukan demo di depan Kantor Bupati dan DPRD Blora bertepatan May Day


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora-  Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) melakukan demo di depan Kantor Bupati dan DPRD Blora, Sabtu (1/5/2021). Aksi ini bertepatan dengan hari buruh sedunia atau May Day.

Ketua SPKP Blora, Agung Pujo Susilo mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan karena tidak adanya keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyelesaikan persoalan penyelesaian upah Agustus 2017, tabungan dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca Lainnya :

    "Sudah empat tahun persoalan itu terjadi, tapi tidak juga selesai," ujar Pujo.

    Menurutnya, persoalan ini dapat selesai jika pemerintah benar-benar ada upaya menyelesaikannya. Sebab audiensi pertama sudah digelar tapi tidak ada hasilnya sampai sekarang. 

    Baca Lainnya :

      "Sehingga kita menekankan hari ini. Misalkan nanti duduk bersama lagi, menjadi mediasi yang final yang bisa dipertanggungjawabkan tanpa ada janji lagi," tegas Pujo.

      Dalam aksinya, SPKP mengusung tuntutan penyelesaian upah Agustus 2017, tabungan dan JHT.

      "Jadi upah Agustus harus selesai, komponennya adalah gaji, tabungan dan JHT," ujarnya.

      Pujo menjelaskan alasan menekankan JHT. Karena para buruh jika masuk pensiun namun tunggakan selama tujuh bulan belum terbayar, maka tidak bisa masuk dalam kepesertaan mandiri. 

      "Dengan alasan harus diselesaikan tujuh bulan tadi," kata Agung.

      Selain itu, SPKP juga menuntut segera ditetapkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) di Kabupaten Blora, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemberian upah kerja buruh.

      Pujo menegaskan, UMSK di Kabupaten Blora harus segera ditetapkan. Karena banyak pekerja di sektor-sektor perusahaan unggulan seperti Pertamina, Migas, Perhutani, dan PLN. 

      "Ini perusahaan-perusahaan unggulan yang seharusnya di Blora sudah dimunculkan upah minimum kabupaten, sehingga acuan kerja mereka pakai UMSK untuk sektor-sektor seperti pertamina dan sebagainya karena di bawah BUMN. Namun sampai saat ini belum ada. Kita mendorong UMSK di Kabupaten Blora untuk segera ditetapkan," tandasnya.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more