Pembebasan Lahan Kilang Tuban : Diwarnai Demonstrasi Berakhir dengan Konsinyasi

Sabtu, 20 Februari 2021, Dibaca : 1849 x Editor : nugroho

dok/sbu
TINGGAL CERITA : Warga Dusun Pomahan, Desa Sumurgeneng saat melakukan penolakan pembebasan lahan Kilang Tuban.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Tuban - Pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan kilang baru atau New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban, Jawa Timur, sudah rampung. Pertamina melalui Subholding Refining & Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional memastikan pembebasan lahan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional yang menaungi proyek GRR Tuban, Ifki Sukarya, menyampaikan bahwa proyek Kilang Tuban memiliki nilai investasi sekitar 15 miliar dollar. Sekarang ini sedang tahap early work, yaitu pembersihan lahan tinggal sekitar 328 hektare dan pemulihan lahan abrasi (restorasi) seluas 20 hektare sudah selesai. 

Baca Lainnya :

    "Proses pengadaan lahan sendiri sudah selesai. Mayoritas warga yang terdampak sudah menerima penggantian dana dari Pertamina. Lahan yang dibebaskan telah mencapai 99% dari target seluas 377 ha tanah warga," ujarnya melalui keterangan resminya.

    Ifki menjelaskan pengadaan lahan untuk proyek Kilang Tuban  telah melalui seluruh mekanisme yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

    Baca Lainnya :

      Pada undang-undang tersebut telah diatur tata cara pengadaan lahan untuk pembangunan kilang yaitu (i) perencanaan, (ii) persiapan, (iii) pelasaksanaan; (iv) pelepasan tanah instansi. 

      Pada tahap persiapan, berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan tanah, Pertamina telah mengikuti prosedur penilaian ganti kerugian sesuai ketentuan dengan menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang kemudian ditetapkan melalui Badan Pertanahan Nasional setempat. 

      "KJPP inilah yang melakukan penilaian terhadap lahan yang akan diambil alih tersebut," tegas Ifki. 

      Pertamina, kata dia, tidak dapat melakukan intervensi atas proses penilaian lahan yang dilakukan KJPP dan di pihak lain. Pertamina juga berprinsip agar proses pengadaan lahan ini tidak merugikan warga yang lahannya terdampak. Bahkan Pertamina juga memberikan edukasi kepada para warga agar dapat mengelola uang hasil penggantian lahan dengan sebaik-baiknya.

      "Rata-rata warga memiliki lahan yang luas. Semakin luas lahannya, otomatis semakin besar uang penggantian yang diterima," jelas Ifki

      Proyek GRR Tuban yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jenu ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional amanat Pemerintah ke Pertamina. Tujuan dibangunnya NGRR Tuban adalah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak sebesar 300.000 barel per hari yang akan menghasilkan BBM berstandar Euro V berupa gasoline sekitar 80.000 barel perhari, gasoil sekitar 100.000 barel per hari dan Avtur sekitar 30.000 barel per hari. 

      Kilang Tuban diintegrasikan dengan kilang petrokimia yang berproduksi 3.750 KTPA. Dengan kehadiran kilang di Tuban, maka kebutuhan BBM ke depan dapat dipenuhi dari kilang dalam negeri sehingga mengurangi impor.

      Pembangunan Kilang Tuban juga akan menyerap 35 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja sebanyak 20 ribu saat konstruksi dan 2.500 saat operasi. Selain itu, saat dalam pembangunan tahap awal tersebut, Pertamina telah menyerap 271 tenaga kerja lokal Tuban.

      “Pertamina mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga  Proyek GRR Tuban mengalami progres yang berjalan dengan baik meski di tengah pandemi penuh tantangan,” tutup Ifki.

      Data suarabanyuurip.com, ada tiga desa yang menjadi sasaran pembebasan lahan proyek Kilang Tuban. Yakni di Desa Wadung 566 bidang, Desa Sumurgeneng 562 bidang, Kaliuntu 7 bidang, lahan Perhutani 1 bidang, dan lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1 bidang. Totalnya seluas 1.050 hektar. 

      Pembebasan lahan ini sebelumnya mendapat penolakan keras dari warga. Mereka melakukan demo besar-besaran berulang kali menolak pembasan lahan dan pembangunan Kilang Tuban. Alasannya, lahan tersebut telah menjadi gantungan hidup warga secara turun-temurun.  

      Tak hanya itu, pemilik lahan sempat melaporkan adanya dugaan intimidasi dari aparat kepolisian ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Warga juga melayangkan surat kepada Presiden RI Jokowi agar proyek Kilang Tuban dipindah dari wilayah Jenu. 

      Selain itu, pemilik lahan juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penetapan lokasi (Penlok) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jatim dan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Pertamina dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban. 

      Gugatan di PTUN Surabaya dimenangi pemilik lahan. Namun di tingkat kasasi, Makamah Agung memenangkan Pertamina.

      Berbagai upaya negoisasi ditempuh Pemerintah dan Pertamina dengan pemilik lahan. Namun berkali-kali menemui jalan buntu. Warga berdalih, pembebasan lahan Kilang Tuban tidak sesuai UU No 2 Tahun 2012. Sebab kilang bukan termasuk kepentingan umum karena merupakan industri hilir, bukan hulu migas. Sedangkan di wilayah Jenu tidak ada kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi migas.

      "Walaupun kilang minyak masuk kategori infrastruktur minyak, tapi pembangunannya harus berkaitan dengan usaha hulu Migas," jelas Kuasa Hukum Warga Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Soewarto Darmandi kepada suarabanyuurip.com saat masih getol melakukan penolakan.

      Namun, penolakan warga terhadap pembebasan lahan untuk proyek kilang minyak tercanggih didunia, akhirnya kandas. Pertamina memilih upaya terakhir, yakni menitipkan uang ganti untung ke Pengadilan Negeri Tuban atau konsinyasi. 

      Cara yang dilakukan Anak perusahaan BUMN ini membuat warga tak berkutik. Pemilik lahan terpaksa menerima uang ganti untung melalui konsinyasi.

      "Konsinyasi ini sama halnya dengan jual beli pemaksaan. Mau atau tidak mau warga harus mau menjual lahannya," tegas Soewarto usai Pertemuan penawaran konsinyasi dilaksanakan di Balai Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Senin (30/11/2020).

      Penolakan pembebasan lahan Kilang Tuban sekarang ini hanya tinggal cerita. Karena mayoritas warga telah menerima ganti untung baik secara langsung maupun melalui konsinyasi. Bahkan dari hasil penjualan lahannya, telah menjadikan warga terdampak sebagai miliader baru. 

      Para pemilik lahan ramai-ramai membeli mobil baru dari hasil penjualan lahannya. Lahan mereka dibeli Pertamina senilai  antara Rp600 ribu sampai Rp800 ribu per meter perseginya (M2). Sedang sesuai harga pasaran atau nilai jual objek pajak (NJOP) hanya berkisar Rp100-Rp200 ribu.(suko) 







      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more