Pemdes Campurrejo Belum Tahu Skema Baru Pembagian CSR Migas

Senin, 07 September 2020, Dibaca : 160 x Editor : nugroho

d suko nugroho
Kepala Desa Campurrejo, Edi Sampurno saat hearing dengan Komisi C DPRD membahas soal CSR Migas.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Pemerintah Desa Campurrejo, Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku belum pernah mendapat sosialisasi skema baru pembagian program tanggungjawab sosial masyarakat (Corporate Social Responsibility/CSR) migas yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sekarang ini.

Skema baru CSR migas yang dimaksud adalah 60% untuk desa ring satu atau terdampak langsung, dan 40% desa di luar wilayah ring satu sesuai permintaan pemkab. Skema ini berbeda dengan sebelumnya, semua CSR digelontorkan untuk warga terdampak langsung kegiatan eksplorasi dan eksoitasi migas.

Baca Lainnya :

    "Kita belum tahu. Belum pernah diajak bicara," ujar Kepala Desa Campurrejo, Edi Sampurno usai hearing (rapar dengar pendapat) dengan Komisi C DPRD Bojonegoro, dan operator Lapangan Migas Sukowati, Blok Tuban, Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati, Jumat (4/9/2020) kemarin.

    Sepengetahuannya selama ini, CSR Migas diperuntukan bagi daerah ring satu untuk menjaga stabilitas. Jika sekarang ini ingin dikelola Pemkab atau dilaksanakan melalui kelompok masyarakat maupun NGO, Edi mempersilakan. Asalkan penerima manfaatnya adalah warga terdampak langsung atau desa ring satu. 

    Baca Lainnya :

      "Yang penting ada kepastian, dan rumus dari CSR adalah untuk stabilitas masyarakat sekitar eksplorasi dan eksploitasi migas. Itu saja," tegas kepala desa dua periode. 

      Menurut Edi, pengalihan program CSR keluar desa terdampak ini justru akan menjadikan masalah baru. Sebab program tersebut merupakan salah satu strategi memanej stabilitas untuk ikut mengamankan aset negara.

      "Kalau pengalihan CSR ini ada unsur paksa atau kepentingan pasti akan bergejolak. Bukan saya mengancam. Tapi situasi di lapangan seperti itu," tandasnya.

      "Kami butuh kepastian. Kalau mau dikelola pemkab, monggo. Tapi sasarannya harus warga ring satu. Kurang ta dana bagi hasil migas yang dikelola pemkab," sindir Edi.

      Fungsi Legal PT Pertamina Asset 4 Field Sukowati, Andreas Andika menyampaikan, metode pelaksanaan program CSR bukan prosentase. Namun berdasarkan social mapping (pemetaan sosial) sesuai kebutuhan masyarakat sekitar operasi.

      Hasil mapping inilah, lanjut dia, yang menjadi dasar Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati untuk kemudian dikonsultasikan kepada pemerintah desa sebelum program CSR dijalankan.   

      "Hasilnya tentu memprioritaskan daerah ring satu," tegas Andreas. 

      Andreas menjelaskan anggaran program CSR migas Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati tahun 2020 yang disetujui SKK Migas sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut untuk wilayah ring satu mulai Bojonegoro sampai Tuban. 

      "Karena jalur pipa kami mulai Bojonegoro sampai Tuban. Selain itu kami juga memiliki central processing area di wilayah Tuban," tutur pria asli Bogor itu.

      Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Afan sepakat jika CSR Migas diperuntukan bagi desa ring satu, karena merupakan hak warga terdampak. Tidak dialokasikan untuk pembangunan di desa-desa lain di luar ring satu. Sebab selama ini Pemkab Bojonegoro dan kabupaten/kota di Jawa Timur, telah memperoleh dana bagi hasil (DBH) Migas. 

      "Apalagi kalau CSR kecil seperti Pertamina Sukowati hanya sebesar Rp1,5 yang harus dibagi 33 desa mulai Bojonegoro sampai Tuban. Untuk ring satu saja jumlahnya kecil, apalagi kalau itu dialihkan ke desa di luar ring satu," sergah politisi Demokrat itu.

      Komisi dewan yang membidangi masalah CSR ini mengaku sudah pernah mendiskusikan persoalan skema pembagian CSR yang diterapkan Pemkab Bojonegoro. Namun belum ada titik temu.

      Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berencana menggelar forum group discussion (FGD) yang melibatkan beberapa stakeholder. Mulai SKK Migas, Kontraktor kontrak kerja sama (K3S), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena ditunjuk Pemkab mengelola CSR, dan pemerintah desa ring satu eksplorasi dan eksploitasi migas. 

      "Membahas masalah migas ini tidak bisa sendiri-sendiri, karena banyak pihak yang terkait. Jadi melalui FGD nanti, kami harapkan ada solusi dari persoalan ini," pungkasnya.(suko) 




      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more