Pemdes Ngampel Nilai Pembagian CSR 60 : 40 Hanya Akal - akalan

Minggu, 08 Desember 2019, Dibaca : 310 x Editor : rozaqy

Ririn Wedia
Kepala Desa Ngampel, Pujianto


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menilai, skema pemberian corporate social responsibility (CSR) tahun 2020 tidak masuk akal. 

"Sebenarnya semua programnya CSR itu diminta Pemkab, terus mereka yang menentukan desa dapat program apa," kata Kepala Desa Ngampel, Pujianto, Minggu (8/12/2019). 

Baca Lainnya :

    Menurut Kades, skema bagi hasil antara desa ring 1 dengan diluar ring 60:40 itu hanya akal-akalan karena hal itu mustahil. Selain anggaran APBD Bojonegoro yang tinggi, juga tidak semua desa penghasil migas memiliki alokasi dana desa (ADD) yang besar. s
    Sedangkan APBD ditahun 2020 adalah sebesar Rp6,8 Triliun. 

    "Masa kita dibandingkan dengan Desa penghasil Lapangan Banyu Urip, ya tidak bisa. ADD kita saja tahun ini hanya Rp700 an juta, sedangkan disana sampai Rp2 miliar lebih," tegasnya. 

    Baca Lainnya :

      Pihaknya mengaku lelah dengan kebijakan Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah sekarang ini. Sebab, tidak hanya program CSR saja yang akan dirampas oleh pemkab tetapi juga mata pencaharian warga sekitar melalui Pasar Desa. 

      "Pasar desa itu untuk mata pencaharian warga terutama mantan pekerja migas dari Lapangan Sukowati, tapi ijinnya tidak juga diterbitkan," tegasnya. 

      Sebelumnya, Plt Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Murtadlo, mengungkapkan, tahun 2020 ada skema baru dalam pemberian program CSR ke masyarakat.

      "Jadi tidak semuanya untuk pemberdayaan masyarakat. 60 persen untuk desa penghasil, 40 persen diluar ring untuk infrastruktur, jembatan, pengairan serta pelatihan dan sertifikasi," pungkasnya.(rien)

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more