Pemerintah Cabut 2.078 IUP, Komisi VII : Harusnya Mengacu UU Minerba

Jum'at, 01 April 2022, Dibaca : 1832 x Editor : nugroho

dok.dpr-ri
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto soroti pencabutan 2.078 IUP oleh pemerintah.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Komisi dewan yang membidangi masalah energi ini menilai seharusnya pencabutan usaha pertambangan dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme atau proses yang sesuai dengan ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, di dalam beleid yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh menteri dengan ketentuan di antaranya apabila pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu bisa juga karena pemegang IUP atau IUPK itu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau juga pemegang IUP dan IUPK dinyatakan pailit.

Baca Lainnya :

    "Sedangkan proses pencabutan suatu IUP berdasarkan Pasal 185 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba diawali dengan penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba KESDM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

    Terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan tersebut, lanjut Sugeng, Komisi VII DPR RI telah mendengarkan berbagai keluhan dari para pelaku usaha pertambangan. Apalagi ada dugaan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM telah menyalahi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba.

    Baca Lainnya :

      "Pencabutan Izin Usaha Pertambangan tanpa melalui proses dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan berdampak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi investasi sektor pertambangan yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan negara juga berpotensi kehilangan penerimaan di sektor pertambanga. Padahal saat ini negara sedang memacu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca covid 19," ungkapnya.

      Sugeng mengatakan, Komisi VII DPR RI perlu mendapatkan penjelasan secara komprehensif dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait proses perizinan usaha pertambangan serta pencabutan IUP hingga munculnya data 2.078 IUP yang dicabut oleh pemerintah.

      "Pembenahan dan penertiban izin merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan lainnya," pungkas Politisi Nasdem ini.

      Menanggapi hal tersebut, Dirjen Minerba KESDM Ridwan Djamaluddin menyampaikan bahwa dari 2.078 IUP itu ada perusahaan penambangan yang memang sudah dicabut izinnya, dan sebagian akan dicabut dalam waktu dekat. 

      "Izin itu dicabut karena mereka tidak menyampaikan rencana kerja sesuai ketentuan perundangan. Selain itu izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak diusahakan," ungkapnya.(suko)



Show more