Pemilik Lahan Kilang Tuban Laporkan Kepala BPN Hingga Surati Presiden

Rabu, 05 Agustus 2020, Dibaca : 982 x Editor : nugroho

Ist
LAPORAN : Belasan warga pemilik lahan kilang Tuban melaporkan kepala BPN ke Polres setempat.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Tuban -  Belasan Warga Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, melaporkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ganang Anindito ke Polres setempat, Rabu (5/8/2020). 

Pelaporan tersebut buntut pengukuran lahan secara sepihak untuk kebutuhan proyek kilang New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban dan protes di Kantor BPN, Senin (3/4/2020).

Baca Lainnya :

    "Kami melaporkan Kepala BPN ke Polres karena melakukan pengukuran sepihak dan dianggap ada penyerobotan tanah. Karena tanpa ada musyawarah," ujar Hj Karni, salah satu pemilik lahan.

    Karni dan beberapa warga lainnya bersikukuh tidak menjual tanahnya untuk proyek kilang. Alasannya, tanah tersebut menjadi sumber penghidupan mereka selama.

    Baca Lainnya :

      "Kalau dijual kami mau makan apa," ucapnya.

      Kepala BPN Tuban, Ganang Anindito sebelumnya telah menjelaskan jika pengukuran yang dilakukan sudah sesuai aturan. Sebab pada persiapan pengadaan lahan warga telah diberi kesempatan melakukan gugatan di PTUN terhadap penetapan lahan tersebut, dan pengadilan memutuskan pengadaan lahan tetap jalan. 

      "Jadi kita ikuti aturan yang berlaku. Makanya kita melakukan pengukuran sebagai salah satu tahapan pengadaan tanah," tegasnya.

      Ganang menambahkan setelah pengukuran ini akan dilanjutkan pengumuman data tanah dan kemudian dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai (KJP). Dari 1.200 sudah 1.100 an sudah dilakukan penilaian.

      "Kita tetap akan melakukan tahapan itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun ada warga yang menolak, kita akan tetap jalan. Karena mekanismenya kalau ada yang menolak harusnya mereka gugat lagi di pengadilan, tapi nolaknya itu nolak nilainya," jelas Ganang. 

      Selain melaporkan Kepala BPN ke Polres Tuban, Kuasa Hukum warga Wadung dan Sumurgeneng, Soewarto Darmandi, juga mengirimkan surat kepada Presiden RI Jokowidodo. Surat tersebut berisi penolakan kilang minyak Tuban mengajukan pendapat dan landasan hukum.

      Ada beberapa landasan hukum yang disampaikan dalam surat yang terdiri empat lembar. Diantaranya, gugatan Penlok nomor 188/23/KPTS/013/2019 oleh warga yang ditolak Makamah Agung RI adalah mengenai prosedur administrasi dan tata cara penerbitan Penlok tanpa menyinggung masalah substansi kilang minyak yang bukan untuk kepentingan umum.

      Landasan lainnya adalah pembebasan lahan kilang minyak tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena bukan masuk kegiatan usaha hulu migas. Melainkan usaha hilir. 

      "Suratnya hari ini kita kirim ke Pak Presiden," ucap Mbah Warto, panggilan akrabnya, dikonfirmasi terpisah.(suko)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more