Pemkab Bojonegoro Merasa Dijadikan Kambing Hitam

Proyek Blok Cepu Tak Sesuai Target

Jum'at, 18 Oktober 2013, Dibaca : 2565 x Editor : nugraha

SuaraBanyuurip.com
Suyoto


SuaraBanyuurip.com -  Ririn Wedia

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyayangkan sikap operator migas Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL) yang terkesan menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur atas keterlambatan proyek Engineering, Procurement and Constructions (EPC) Banyuurip.

"Ada beberapa alasan yang disampaikan MCL kepada SKK Migas dan Tim UPP atas terlambatnya proyek Banyuurip," kata Suyoto kepada suarabanyuurip.com, Jum'at (19/10/2013).

Baca Lainnya :

    Alasan keterlambatan yang dimaksud itu diantaranya adalah isu ketenagakerjaan. Yang mana pada Senin, 6 September 2013 di Central Processing Facility (CPF) bahwa tenaga kerja seusai lebaran hanya kembali 20 persen. Padahal kebutuhan naker sangat tinggi.

    "Tapi laporan dari PT Tripatra, bahwa mulai mei 2013 terjadi fluktuasi jumlah tenaga kerja menurun dibanding minggu sebelumnya karena pekerjaan subkontraktor telah berakhir," ujar Suyoto, mengungkapkan.

    Baca Lainnya :

      Sebelumnya pada rapat mingguan Tim Optimalisasi Kandungan Lokal dengan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) bersama kontraktornya pada Rabu, 21 Agustus 2013, Tripatra kembali memberikan laporan akselerasi progres pekerjaan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil.

      Bukan hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga dituduh menghambat perijinan proyek Banyuurip yang membuat sejumlah pekerjaan menjadi tertunda.

      "Padahal selama ini justru Pemkab cukup proaktif membantu perijinan proyek EPC 1 meski sifatnya prinsip atau sementara. Hal itu dalam rangka percepatan produksi migas sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) No. 2/2012," kata Suyoto.

      "Selain itu laporannya yang saya terima kemarin kita masih saja dituding menghambat melalui isu sosial," lanjut Suyoto.

      Padahal, menurut Suyoto, dari awal Pemkab Bojonegoro telah mengingatkan kepada semua pihak baik itu K3S maupun kontraktornya terkait potensi masalah sosial yang perlu perhatian serius dan prioritas penanganan. Karena dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 23 Tahun 2011 tentang Konten Lokal telah dijelaskan bahwa tujuan Perda tersebut dalam rangka menatata dan mengelola masalah sosial.

      "Tapi, Tripatra menyampaikan bahwa kontrak dengan MCL bersifat lumpsum dan tidak termasuk cost untuk penanganan masyarakat," imbuhnya.

      Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Percepatan Proyek (UPP) Banyuurip, Julius Wiratno, menyatakan, salah satu tujuan Tim UPP Banyuurip bertemu Bupati Suyoto dan pejabat Pemkab Bojonegoro adalah untuk mengkroschekan masalah tersebut. Karena sesuai kenyataan di lapangan pelaksanan proyek baik itu EPC-1, 2 dan 5 Banyuurip mengalami kemunduruan.

      Seharusnya, kata Julius, target proyek Banyuurip pada Oktober ini sudah mencapai 90 persen. Namun sekarang baru 70 persen. Kondisi ini dipastikan akan menjadikan produksi minyak pertama kali dari Banyuurip yang ditarget pada Mei 2014 akan mundur dikisaran Nopember 2014.

      "Tapi setelah kami mendapat penjelasan tentang Perda Konten Lokal, justru ini membantu dalam menangani masalah sosial," ujar Julius.

      Sementara itu, pihak MCL sedang berupaya dihubungi untuk memastikan kebenaran laporannya ke SKK Migas dan UPP atas keterlambatan proyek Blok Cepu karena ada hambatan dari Pemkab Bojonegoro.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more