Pemkab Tak Punya Wewenang Tindak Galian C

Senin, 05 Januari 2015, Dibaca : 1444 x Editor : nugroho

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak lagi memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atau penindakan terhadap kegiatan pertambangan termasuk non migas.

Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Sutanto, mengatakan, di dalam Undang-undang tersebut baik pengawasan maupun penindakan untuk semua kegiatan pertambangan non migas berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten (Pemkab) hanya memberikan rekomendai kegiatan sja.

“Kondisi ini membuat apatisme suatu daerah,” katanya kepada suarabanyuurip.com, Senin (5/1/2015).

Dia menyatakan, rasa apatisme tumbuh karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pertambangan non migas sepeti Galian C dan penambangan pasir tidak lagi berada di bawah wewenang pemkab. Sehingga ketika ada kegiatan ilegal atau pelanggaran pemkab tidak bisa berbuat apa-apa.

“Seandainya hari ini ada pelanggaran, apa mungkin Pemprov langsung turun tangan, jangan-jangan karena membutuhkan waktu untuk ke Bojonegoro, akhirnya pelaku penambangan ilegal sudah lari," ujar Sutanto, menerangkan.

Meski Undang-undang tersebut bertujuan untuk membatasi efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah karena adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun akhirnya akan banyak kendala jika pemprov menanganinya.

“Kami khawatir masalah Galian C dan pasir tidak terselesaikan. Tapi kita lihat saja perkembangannya,” lanjutnya Sutanto.(rien)


Tidak ada komentar
Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more