Pengadilan Negeri Blora Deklarasikan Bebas Korupsi

Kamis, 21 Februari 2019, Dibaca : 1060 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
Penandatanganan pakta integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa ada korupsi dan grarifikasi. Komitmen itu terungkap dalam pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan pengadilan negeri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (21/2/2019).

"Kami inginkan berkontribusi yang terbaik dalam pemberian hukum dan keadilan pada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Blora," kata Ketua Pengadilan Negeri Blora, Agustinus Asgari Mandala Dewa.

Baca Lainnya :

    Dijelaskan, pihaknya telah membuat penguatan-penguatan dan membangun sistem untuk meniadakan korupsi dan gratifikasi serta mengharapkan ada peningkatan indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Blora.

    "Dengan zona integritas ini kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat," tegasnya.

    Baca Lainnya :

      Dia berharap pada seluruh masyarakat, stakeholder dan instansi yang ada untuk mengawasi, melihat dan memantau kinerja aparatur pengadilan negeri. Sehingga bisa menjadi institusi penegak hukum yang dibangggakan oleh masyarakat.

      "Di sini ada tokoh masyarakat juga, silahkan ikut mengawasi kami, demi kebaikan bersama. Kami semua akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik," tuturnya. 

      Bupati Blora , Djoko Nugroho mendukung pencanangan tersebut sebagai komitmen bersama dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

      Kokok, panggilan akrab Bupati Blora, mengungkapkan saat ini sudah banyak perkantoran di wilayahnya yang melakukan deklarasi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi terjadinya tindak kejadian korupsi.

      "Semoga setelah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kantor-kantor lain tentu juga kantor pemerintah daerah yang lain," ungkapnya. (ams)

      Caption: 


Show more