Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian dapat Dipidana

Minggu, 15 Desember 2013, Dibaca : 1448 x Editor : nugraha

Suyoto


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Dari 310 kabupaten, baru 107 kabupaten/kota di Indonesia yang telah menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Namun dari 107 kabupaten/kota itu dokumen pengaturan lahan untuk produksi pangan Bojonegoro yang paling detail. Itu terbukti lahan sawah Bojonegoro nomor enam secara nasional dan produksi berasnya setara dengan impor nasional.

Bupati Bojonegoro Suyoto menegaskan, lahan pertanian harus sesuai dengan peruntukannya sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

"Akan ada sanksi berat bagi perorangan atau lembaga yang mengalihkan status di luar ketentuan perundang-undangan," tegas Suyoto.

Kasubdit Pengendalian Lahan, Direktorat Pengelolaan Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, Gloria menambahkan, di dalam UU 41/2009 khususnya di BAB XVI Pasal 72 ke 1 disebutkan, orang atau perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Sehingga  lahan pertanian yang ada saat ini harus sesuai peruntukannya," sergah Gloria.

Karena itu, Gloria mengingatkan, agar LP2B  harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP)  instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

"Agar ketahanan pangan tetap terjaga," tandas dia.(rien)


Tidak ada komentar
Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more