Polres Blora Dalami Manipulasi Data K-2

Sabtu, 19 April 2014, Dibaca : 1670 x Editor : nugroho

SuaraBanyuurip.com - Ali Musthofa

Blora - Kepolisian Resort (Polres) Blora, Jawa Tengah terus mendalami kasus surat keputusan (SK) kategori dua (K-2) syarat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditengarai dimanipulasi. Pendalaman dilakukan setelah polisi menerima laporan dari Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kopral Blora.

Saat ini, polisi masih terus memintai keterangan saksi-saksi dan mencari alat bukti. Hal tersebut disampaikan oleh kapolres Blora AKBP Mujiyono, Jum’at (18/4/2014), kemarin. Menurutnya pihaknya telah memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Baca Lainnya :

    “Kita masih mengumpulkan alat bukti. Dari keterangan beberapa saksi belum kuat. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya.

    Sementara itu, Koordinator LSM Kopral Blora, Yuli Abdul HakimYuli, menjelaskan, dalam laporan yang disertai data nama-nama pegawai yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga ada rekayasa syarat dengan manipulasi data.

    Baca Lainnya :

      “Contohnya saudara Anang yang bekerja di salah satu SKPD ia menandatangani surat perjanjian kerja (SPK) tertanggal 2 Januari 2003. Seharusnya antara Surat Tugas (ST) dan SPK duluan SKP, baru ST. Atau minimal bersamaan,” ujar Yuli, menerangkan.

      Namun, kata dia,  proses munculnya surat datang tidak sesuai dengan masa pengabdian. Menurutnya jika polisi menemukan surat tersebut asli tapi palsu kan bisa masuk ranah hukum pidana.

      “Kebetulan Surat Keputusan itu tertandatangani oleh mantan Sekda Blora BS,” cetusnya.

      Lebih lanjut Yuli memerinci, jumlah tenaga kerja yang dilaporkan oleh Yuli ke Polres Blora dan diangkat dengan SK Palsu sebanyak 100 orang lebih. Ratusan tenaga kerja tersebut tersebar di 30 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blora.

      “Meski para kepala sekolah dikumpulkan kepala BKD namun mereka belum berani menandatangani surat bermaterai tersebut,” tuturnya.

      Menurut Yuli modus serupa juga terjadi pada pendataaan tahun 2005. Yang mana nama-nama yang masuk dalam SK tersebut belum punya masa kerja satu tahun. Namun setelah ditelusuri sudah masuk data honorer K2. “Sesuai aturan syarat masuk K2 kan minimal punya masa kerja satu tahun terhitung sejak tahun 2005. Bahkan di KPN Karyawan Sejahter ada empat karyawan yang masuk honorer K2. Padahal itu kan perusahaan BUMD Pemkab dan diluar unit SKPD lingkup Pemkab Blora,” urai Yuli.(ali)


Show more