Presiden Minta Kemitraan Perusahaan dan UMKM Ditingkatkan

SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo

Jakarta – Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah menciptakan iklim kondusif untuk masuknya investasi. Sedangkan fasilitas yang diberikan adalah kemudahan dan percepatan perijinan investasi di berbagai wilayah. 

Selain itu, investasi yang masih harus dikawal dengan regulasi di tingkat daerah. Apalagi perusahaan akan bermitra dengan UMKM di daerah operasinya. 

“Perusahaan besar dilarang hanya mementingkan urusan bisnisnya, mereka harus memperhatikan lingkungan sekitar, dan menggaet UMKM maupun usaha lokal lainnya di wilayah operasionalnya,” kata Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta saat Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Gedung Nusantara BKPM, Jakarta, Senin (18/01/2021). 

Kegiatan secara virtual tersebut diikuti Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. Tak ketinggalan Bupati Tuban H Fathul Huda didampingi Kabid Penanaman Modal, Cahyadi Wibowo dan Kabid Perijinan Dinas PMPTSP dan Naker Tuban, Judhi Tresna di ruang kerja bupati. 

Presiden Jokowi menekankan, agar kerjasama kemitraan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu nilai investasi dan cakupan kemitraan terus ditingkatkan. Kerjasama ini akan membawa manfaat untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. 

“Saya merasa bahagia neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 dapat surplus 21,07 miliar Dollar Amerika,” kata mantan Walikota Solo itu.

Sejalan dengan langkah tersebut, peningkatan UMKM mutlak dilakukan. Melalui kerjasama kemitraan ini, pelaku UMKM dapat terus belajar, dan meningkatkan kualitas manajemen dan produknya. 

Presiden mengapresiasi upaya BKPM yang terus melakukan percepatan investasi. Mulai dari perijinan, fasilitasi perusahaan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. 

“Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah menuju pemerataan ekonomi dan menyeluruh, mewujudkan ekonomi berkeadilan,” tuturnya.

Sedangkan  Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait kemitraan usaha. Di samping itu, implementasi investasi yang berkualitas dan inklusif, merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kerjasama kemitraan ini melibatkan 56 perusahaan besar dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan 196 UMKM dan Koperasi tersebar di seluruh Indonesia. Manfaatnya mampu mendukung pemasaran dan penyerapan produk UMKM. 

Tercatat sebanyak 120 dari 132 juta angkatan kerja di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Ini menjadi motivasi bagi UMKM untuk memiliki visi lebih tinggi dan naik kelas.

“Sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang berdaya saing nasional dan internasional,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Penanaman Modal Dinas PMPTSP dan Naker Tuban, Cahyadi Wibowo, mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan tentang jumlah perusahaan dan UMKM yang siap atau sudah  melakukan kerjasama. 

Di Kabupaten Tuban secara alami telah banyak UMKM yang menjalankan kerjasama atau  bermitra dengan perusahaan.

Sayangnya, dinas belum melakukan pendataan secara detail terkait kerjasama tersebut, sebab terjadi secara alami antara perusahaan dengan UMKM setempat.

Meski begitu, perusahaan wajib melakukan pelaporan terkait penanaman modal setiap tiga bulan sekali. 

Dalam hal ini, OPD melakukan pendekatan  berupa investasi kondusif, dimana program kemitraan masuk didalamnya. 

Selain itu, bersama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, pihaknya juga akan melakukan validasi terkait jumlah UMKM yang ada, dan  siap untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan besar.  (tbu)