Raperda Perangkat Desa Ditarget Selesai Tahun Ini

Jum'at, 16 Desember 2016, Dibaca : 1504 x Editor : samian

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikebut. Ditargetkan raperda tersebut dapat disahkan akhir tahun 2016 ini, sehingga desa-desa yang perangkatnya kosong dapat dilakukan pengisian pada tahun 2017.

“Senin pekan depan mulai kita bahas dengan pemkab,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan kepada suarabanyuurip.com, Jumat (16/12/2016).

Baca Lainnya :

    Politisi PDI-P itu mengungkapkan, dalam bebrapa kali pembahasan sebelumnya, DPRD dan Pemkab belum menemukan kesepakatan terhadap beberapa poin dalam raperda tersebut. Karena itulah raperda tersebut belum disahkan sampai sekarang.

    “Karena itu kita agendakan lagi pembahasannya, dan melakukan komunikasi denag berbagai pihak terkait, supaya ada kesepaktan yang dapat diterima semua pihak,” tegas Donny.
     

    Baca Lainnya :

      Dia mengakui jika raperda ini ditunggu banyak pihak, terutama desa-desa yang perangkatnya kosong. Sebab kedepan, desa semakin kompleks penanganannya, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang harus segera diisi.

      “Lebih-lebih dana yang harus dikelola desa kedepan akan semakin banyak dan pembangunan semakin kompleks. Maka kalau perangkatnya double tugas tentu akan menjadi kendala di desa,” ucapnya.

      Beberapa poin yang belum disepakati antara Pansus dan Pemkab antara lain pelaksanaan tes tulis calon perangkat desa. Dimana eksekutif minta tes tulis dilaksanakan di pemkab, sedangkan pansus minta dilaksanakan di desa.

      Kemudian rekomendasi camat terhadap calon perangkat desa yang diajukan oleh kepala desa (Kades) harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, serta beberapa hal lainnya yang akan dibicarakan lagi dalam pembahasannya nanti.

      “Intinya, kita ingin semangat membangun desa sebgaimana amanat UU Desa dikembalikan kewenangan desa. Termasuk PP 47 maupun permendagri 83/2015 tentang perangkat desa harus dilaksanakan secara konsekuen. Pemkab tidak perlu masuk dan intervensi dalam hal pengisian perangkat desa. Biarlah desa yang melaksanakan tes termasuk membentuk panitia, pemkab cukup fasilitas,” kata Donny, menjelaskan.

      Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bojonegoro,  terdapat 97 jabatan sekretaris desa yang kosong, dan 417 jabatan kepala urusan (Kaur). Rinciannya Kaur Pemerintahan ada 78 desa, Kaur Pembangunan 64 desa, Kaur Kesra 75 desa, Kaur Umum 97 desa, dan Kaur Keuangan sebanyak 103 desa.

      Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPBD Bojonegoro, Sugeng Firmanto mengatakan, acuan pengisian perangkat desa tidak hanya Perda dan Perbup, akan tetapi juga berpedoman pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintahan desa karena ada perubahan tentang susunan dalam struktur pemerintahan desa itu.

      “Karena ada perubahan dalam susunan perangkat desa. Kalau dulu hanya ada kepala urusan, sekarang selain ada kaur juga ada kepala seksi,” ujar Sugeng.

      Dalam aturan yang baru, ada 3 kepala seksi yakni Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Kesejahteraan Sosial yang tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepala desa (kades) setempat. Selain itu, juga ada kepala urusan (kaur) yakni Kaur keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur tata usaha dan umum, yang tugasnya berada di bawah tanggung jawab sekretais desa (sekdes) setempat.(suko)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more