Rumah Kos di Tanah PJKA Menjamur

Minggu, 07 September 2014, Dibaca : 1156 x Editor : nugroho

SuaraBanyuurip.com/Ririn
ILEGAL : Salah satu rumah kos di Pondok Pinang yang dibangun di atas tanah milik PJKA.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Besarnya kebutuhan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membuat sebagian besar orang maupun pengusaha membangun rumah kos di sepanjang lahan milik Perusahaan Jasa Kereta Api (PJKA) di Jalan Pondok Pinang, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro. 

Mereka memilih membangun rumah kos ditempat itu karena tidak perlu mengurus perijinan ataupun dikenai retribusi daerah. Selain rumah kost, juga terdapat tempat hiburan seperti cafe dan tempat karaoke. Meskipun tidak berijin, para pengusaha ini nampaknya tidak peduli jika usahanya dikatakan ilegal.

Baca Lainnya :

    Pantauan di lapangan, banyaknya rumah kos yang rata-rata tidak ada tuan rumahnya ini terkesan liar. Bahkan, siapapun bisa bebas keluar masuk tanpa ada peringatan sedikitpun dari sang pemilik.

    "Apalagi disekitar sini sepi, ya tidak tahu yang tinggal di kamar itu orang dari mana, kerjanya apa," kata Maimunah, warga setempat.

    Baca Lainnya :

      Namun, dari keterangan penghuni kos, membantah jika selama ini berlaku tidak sopan dengan berbuat maksiat. Rata-rata penghuni kos bekerja di proyek Blok Cepu, di Kecamatan Gayam.

      "Meskipun bebas, tapi kami tetap mengutamakan sopan santun," ujar Dadang, pemuda asal Cianjur, Jawa Barat ini.

      Sementara itu, Kepala Badan Perijinan, Kamidin, mengatakan, semua investor yang mengajukan ijin usaha akan diberikan pelayanan terbaik sesuai prosedur yang berlaku, meskipun ada investor yang terpaksa tidak diberikan ijin usaha karena tidak memenuhi syarat.

      "Salah satu syarat untuk mengajukan ijin usaha adalah kejelasan kepemilikan tanah," sambung Kamidin.

      Disinggung status kepemilikan tanah warga di sepanjang Pondok Pinang, mantan Kasatpol PP ini enggan berkomentar banyak. Namun menurut dia, semua pengusaha di pondok pinang tidak memiliki ijin usaha, karena selain belum ada Perda yang mengatur yaitu perda hiburan, kepemilikan tanah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha, baik ijin mendirikan bangunan (IMB) maupun gangguan (HO).

      "Kalau kos masuk retribusi di Dispenda," pungkas Kamidin.(rien)

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more