Serapan Anggaran Rendah, Uang Yang Tak Terserap Kemana?

Minggu, 12 September 2021, Dibaca : 356 x Editor : nugroho

Dok.mashudi
Mashudi.


                       Oleh : Mashudi

 BERKACA dari laporan keterangan pertanggungjawaban Pemkab Bojonegoro, realisasi belanja Pemkab lima tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Mulai dari 88.98% pada tahun 2016, menjadi sekitar 75% tahun 2020, bahkan tahun 2019 sempat di angka 64%. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pimpinan legislatif Bojonegoro baru-baru ini. Hingga September, penyerapan anggaran baru sekitar 31%, terendah se Jawa Timur.

Tingkat penyerapan anggaran merupakan salah satu ukuran penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Seluruh program kerja daerah memerlukan anggaran untuk dapat dijalankan. Sederhananya, semakin tinggi realisasi belanja/serapan anggaran, semakin banyak program yang telah dijalankan untuk membangun Bojonegoro. Berkaitan dengan hal ini, mungkin akan muncul banyak pertanyaan. Memang belanja harus banyak? Apakah tidak sebaiknya berhemat? Yang penting kan program-program tetap jalan. Oke mari kita lihat apakah program-program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Baca Lainnya :

    Setiap kepala daerah yang baru terpilih diwajibkan membuat perencanaan program lima tahunan yang disebut RPJMD. RPJMD ini kemudian diperjelas menjadi rencana pembangunan tahunan yang dikenal dengan RKPD. Baik RKPD maupun RPJMD selalu memuat target program dan kegiatan yang disertai dengan pagu indikatif. Jika seluruh target program tercapai, tetapi serapan anggaran rendah, mungkin ini bisa disebut efisiensi. Namun, jika target banyak yang tak tercapai dan serapan anggaran rendah, ini yang jadi permasalahan.

    Mengutip informasi dari situs satu data Bojonegoro, Kepala Daerah sekarang memiliki tujuh visi yang kemudian dirinci ke dalam 28 target. Berdasarkan data yang masuk dari 2018-2020, masih ada 11 target yang tingkat capaiannya belum sesuai rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kerja di Bojonegoro belum optimal. Kalau dihitung, hanya sekitar 60% target yang terlaksana dengan baik sesuai perencanaan. Jika penyerapan anggaran bisa lebih tinggi, mungkin saja pencapaian target-target itu akan lebih baik.

    Baca Lainnya :

      Pertanyaan selanjutnya, disimpan dimanakah kira-kira anggaran yang tidak terserap tersebut? Apakah benar ada sisa uang lebih atau itu hanya sekedar catatan dalam penulisan akuntansi saja? Logika sederhananya jika anggaran hanya terserap 60% maka ada sisa 40%. Namun sistem pencatatan APBD mungkin tidak sesederhana itu. Perlu diingat bahwa anggaran pendapatan dan belanja yang disahkan dalam APBD itu sifatnya perkiraan. Perlu disandingkan dengan data realisasi agar bisa tahu kenyataan penerimaan dan pengeluaran. 

      Dalam APBD ada istilah sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), tahun 2021 ini jumlahnya mencapai 2.4 triliun. Sekali lagi, apakah jumlah itu merupakan akumulasi anggaran tak terserap selama ini? Penulis tidak tahu pasti, silahkan ditanyakan kepada para penyelenggara pemerintahan. Jika memang ada “kelebihan” anggaran yang tak terserap sebaiknya disalurkan kemana? Apakah bisa pemda menyimpan? Bisakah dibuat dana abadi daerah untuk keperluan pendidikan, sosial, dan lingkungan? Jawabannya saat ini belum bisa, karena belum ada landasan hukumnya. Berita baiknya adalah Kemenkeu telah mengajukan draf rancangan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (RUU HKPD) yang tahun ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Dengan UU keuangan yang baru ini, daerah akan diberikan wewenang untuk membuat dana abadi daerah. 

      Kalau begitu masih perlu waktu lama ya jika Bojonegoro ingin membuat dana abadi daerah? Apa yang kita bisa kerjakan sekarang dengan sisa dana tak terserap ini? Jika memang ada dana lebih, sebaiknya diprioritaskan untuk peningkatan belanja modal tahun berikutnya. Tentunya dengan syarat harus dilakukan upaya peningkatan kinerja agar target-target program prioritas terlaksana semua terlebih dahulu. Jika ada anggaran lebih bisa juga digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal daerah ke BUMD yang kinerja keuangannya baik. Atau bisa juga diwacanakan untuk membuat BUMD baru sesuai dengan potensi Bojonegoro, BUMD pangan mungkin? Bojonegoro kan cukup kuat dalam bidang pertanian. Sudah saatnya hilirisasi produk pertanian digenjot. Petani bisa lebih sejahtera, pintu lapangan kerja juga semakin banyak terbuka.  

      Penulis adalah Warga Gayam I mashudibio48@gmail.com



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more