Setelah BKS Blok Cepu, Giliran Pemerintah Ekspor Jatah Minyak dari Lapangan Banyu Urip ?

Rabu, 28 Oktober 2020, Dibaca : 369 x Editor : nugroho

foto diambil dari web exxonmobil
LAPANGAN BANYU URIP : Pemerintah akan mengekspor minyak dari Banyu Urip karena pasokan di kilang Pertamina berlebih.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi kelebihan minyak mentah jatah pemerintah dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kelebihan ini disebabkan minyak mentah tidak terserap Pertamina karena semua kilang milik perusahaan BUMN - Pertamina- telah penuh lantaran permintaan bahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Ada dua cara yang sedang dikaji dan dipersiapkan SKK Migas agar produksi minyak Banyu Urip yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) tetap dilakukan tanpa harus mengurangi atau memangkas jumlah produksi saat ini yang mencapai 228.279 barel per hari (Bph) atau setara 36.296.361 liter per hari (1 barel = 159 liter).

Baca Lainnya :

    Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih menyampaikan minyak Banyu Urip pada November dan Desember 2020 ini tidak bisa terserap Pertamina karena kebutuhan minyak mentah di kilang Pertamina sendiri sudah penuh. 

    "Sekarang ini kilang-kilang Pertamina telah penuh, karena pasokan minyak mentah sudah berlebih," ujar Susana dikonfirmasi suarabanyuurip.com, Rabu (28/10/2020).

    Baca Lainnya :

      Dijelaskan ada dua cara yang dipersiapkan agar tidak memangkas produksi minyak Banyu Urip. Yakni mencari storage (tempat penyimpanan) untuk menampung sementara minyak mentah yang menjadi bagian pemerintah, dan menjual minyak ke pembeli lain (kemungkinan besar diekspor).

      "Total volumenya sekitar 6 juta barel," ucap Susana.

      Sekarang ini, lanjut dia, SKK Migas sedang berdiskusi dengan Menteri ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas apakah mekamisme tender penjualan minyak mentah dapat dilakukan. Sebab, sesuai peraturan, harga minyak mentah minimal sama dengan ICP atau Indonesian Crude Price.

      "Sedang kita diskusikan. Mengingat realisasi harga minyak saat ini di bawah ICP," tegasnya.

      Pihaknya berharap segera ada keputusan dari dua opsi tersebut sebagai solusi mengatasi kelebihan minyak mentah jatah pemerintah dari Lapangan Banyu Urip. Sebab, jumlah produksi Bany Urip tidak bisa dikurangi atau dipangkas karena akan berdampak pada target lifting yang sudah ditetapkan dalam APBN. 

      "Harapan kita awal November sudah ada keputusan," pungkasnya. 

      Untuk diketahui, kontrak kerja sama Blok Cepu memakai Productions Sharing Contract atau PSC. PSC adalah adalah model kontrak kerjasama pada bisnis hulu migas yang menggunakan pola pembagian hasil produksi dengan prosentase dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan di awal, sebelum memperhitungkan biaya.

      Sebagai gambaran, dari jumlah produksi Banyu Urip, 85% merupakan jatah pemerintah dan 15% Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun dari 15% itu masih dibagi lagi, Pertamina 45% dan 45% ExxonMobil, serta 10% Badan Kerja Sama (BKS) Blok Cepu, yang terdiri dari empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

      Keempat BUMD itu adalah BUMD Bojonegoro  (PT. Asri Dharma Sejahtera/ADS) mendapat 4,5%, BUMD Provinsi Jatim (PT. Petrogas Jatim Utama/PJU)  2,2%, BUMD Blora (PT Blora Patragas Hulu/BPH) 2,28 %, dan BUMD Provinsi Jateng (Sarana Patra Hulu Cepu/SPHC)  1,1%.

      Selain itu, Pertamina masih ditugasi untuk mengangkut minyak yang menjadi bagian Pemerintah, BKS Blok Cepu dan jatahnya sendiri.

      Sebelumnya, jatah minyak mentah BKS Blok Cepu yang terlibat dalam penyertaan modal (Participating Interest/PI) juga tidak terserap oleh Pertamina akibat berlebihnya pasokan. Mereka kemudian sepakat memutuskan bekerja sama dengan Pertamina untuk mengekspor minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip. Ekspor dilakukan karena stok minyak di semua kilang milik Pertamina di dalam negeri sudah penuh hingga pertengahan tahun 2021 akibat pandemi Covid-19.

      Ketua BKS Blok Cepu, Hadi Ismoyo menjelaskan empat BUMD yang tergabung dalam BKS Blok Cepu memilih kerja sama ekspor dengan pertamina dari pada ekspor mandiri. Pertimbangannya, mingingat waktu yang sangat pendek, lebih efesien dan cepet untuk joint sales dengan Pertamina yang mempunyai jumlah cargo lebih besar.

      "Ini yang menjadi dasar pertimbangan kami memilih opsi tersebut," tegas President Director PT. Petrogas Jatim Utama, BUMD Provisin Jatim itu. 

      Menurut Hadi, ekspor minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip akan dilakukan BKS Blok Cepu bersama Pertamina pada bulan November dan Desember 2020 ini. (suko)




      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more