Silpa Tinggi, Bojonegoro Terancam Tak Dapat Dana dari Pusat

Senin, 01 Juli 2019, Dibaca : 1236 x Editor : nugroho

dok/sbu
Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnoe Soeyoeti.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - APBD Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2019 diprediksi mencapai sebesar Rp7 triliun. Namun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) diperkirakan juga cukup besar hingga mencapai Rp5 triliun.

Perkirakan tingginya silpa tersebut dikarenakan serapan anggaran hingga triwulan ke dua 2019 masih minim. Jumlahnya baru Rp900 miliar atau 22 persen.

Baca Lainnya :

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnoe Soeyoeti menjelaskan, jika dihitung berdasaran serapan anggaran sekarang ini, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tidak mungkin bisa menyerap anggaran sebesar 100 persen. Mengingat banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan termasuk proses lelang yang sebagian baru dilaksanakan.

    "Kalau sudah begitu, kita tidak akan bisa menghindari sisa lebih anggaran yang nilainya sangat besar," ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Minggu (30/6/2019).

    Baca Lainnya :

      Bisa jadi, Silpa tahun ini mencapai Rp5 triliun hingga Rp6 triliun. Sebab ada tambahan transfer DBH Migas sebesar Rp406 miliar lebih dari pagu induk sebesar Rp1,8 triliun, sehingga realisasi DBH Migas kali ini mencapai kurang lebih Rp2,5 triliun.  

      "Jika Silpa tahun ini nilainya besar, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan, daerah akan terkena sanksi," tegasnya.    

      Sanksi yang diterapkan pada daerah dengan jumlah Silpa tinggi adalah menunda transfer dana dari pusat. Bisa jadi, dana sebesar Rp5 hingga Rp6 triliun akan ditunda oleh pemerintah pusat untuk ditransfer kan ke Bojonegoro.

      "Tapi sifatnya penundaan saja. Yang jelas kalau Silpanya besar pasti kena sanksi. Hanya saya lupa detailnya aturan tersebut, " imbuhnya.  

      Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro meminta kepada Pemkab untuk meningkatkan kinerjanya agar serapan anggaran bisa maksimal.

      "Jika Silpa tinggi yang dirugikan masyarakat juga. Mereka tidak dapat menikmati pembangunan karena harus tertunda," tandas politisi Partai Demokrat itu.(rien)


Show more