SuaraBanyuurip.com – Ririn
Development Manager Mobil Cepu Limited (MCL), Wisnu Ardiansyah mengaku ada beberapa penyelesaian isu sosial ekonomi (sosio economi) yang mengalami kemajuan dalam pelaksanaan proyek engineering, procurement and construction (EPC) Banyuurip, Blok Cepu. Yaitu dari enam item yang sudah disepakati bersama BP. Migas dan Pemkab Bojonegoro, MCL pada minggu depan akan memperoleh surat pernyataan 3 kepala desa terkait penggunaan Jalan Rajekwesi di Desa Bonorejo. Tiga Kepala Desa itu adalah Kepala Desa Bonorejo, Brabowan dan Mojodelik, semuanya masuk Kecamatan Ngasem.
“Saat ini kita juga sedang berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bojonegoro untuk mengetahui apakah tanah tersebut tanah negara (TN) atau tidak. Kita tergetkan Februari sudah mendapatkan jawaban dari BPN,†ujarnya saat mengikuti rapat koordinasi dengan Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Pemkab, Komisi A DPRD Bojonegoro, BP. Migas, dan perwakilan kontraktor pemenang tender EPC 1,2, dan 5 Banyuurip di Ruang Batik Madrim, Selasa (17/1).
Dikonfirmasi terpisah, Field Public and Government Affairs Manager MCL, Rexy Mawardijaya menjelaskan bahwa untuk melaksanakan 6 item tersebut membutuhkan proses panjang. Namun MCL tetap mengoptimalkan agar secepatnya terlaksana dengan baik. Dari enam item tersebut, kata dia, diperkirakan proses yang membutuhkan waktu paling lama adalah tukar guling tanah kas desa seluas 13 hektar untuk proyek minyak Blok Cepu karena harus melalui proses di Menteri Dalam Negeri(Mendagri).
“Sekarang ini kita tengah merencanakan semua item tersebut, dan sebagian kecil yang baru terselesaikan,†ungkapnya.
Dia mengungkapkan, untuk proyek EPC 5 Banyuurip sudah mulai berjalan yakni pengambilan sample tanah untuk diuji kualitasnya sebelum konstruksi dilaksanakan. Sedangkan untuk EPC 1 masih harus diselesaikan masalah sosial ekonomi seperti ijin gangguan (HO) dan ijin mendirikan bangunan (IMB).