SuaraBanyuurip.com – Samian Sasongko
Bojonegoro – Banyaknya standard aturan yang diterapkan di proyek pengembangan penuh lapangan minyak Banyuurip, Blok Cepu, membuat kinerja kontraktor lokal yang terlibat dalam proyek tersebut menjadi terhambat. Bahkan pengusaha lokal mengaku cara yang diterapkan PT. Tripatra Engineers & Constructors, kontraktor engineering, procurement and construction (EPC) 1 Banyuurip untuk Mobil Cepu Limitid (MCL), itu telah membuat mereka nyaris kolap karena kesulitan mengejar target pekerjaan.
Direktur Utama CV. Java Express, Hadi, misalnya, sebagai salah leader proyek pengurukan lahan dirinya mengaku keberatan dengan banyaknya peraturan yang diterapkan Tripatra maupun subkontraktornya dalam pengerjaan pengurukan lahan. Pertauran yang dimaksud itu diantaranya terkait Sefety (keselamatan), medical dan trening mobil selama tiga hari saat terlibat dalam pengerjaan proyek.
 “Karena semuanya baik-baik saja. Apalagi tiga hari training itu dibebankan pada suplyer,†kata Hadi ketika di temui di Kantornya Jalan Raya Bojonegoro – Cepu.
Dia menjelaskan, untuk kelengkapan Sefety armada menghabiskan biaya puluhan juta. Karena biaya kelengkapan safety setiap satu dump truk mencapai sekitar Rp 900.000. Padahal, setiap satu CV dan PT yang menjadi leader pengurukan lahan ini memiliki lebih dari 10 aramad.
“Itu belum pengeluaran kebutuhan lainnya. Seperti midical dan training,†ungkap warga Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem ini.
Meski demikian, dirinya mengaku, belum mengetahui secara pasti standar aturan yang dibuat tersebut dari PT Tripatra atau PT Rajekwesi Mitra Tama (RMT), selaku subkontraktor pemenang paket pekerjaan penyiapan lahan.
“Jika peraturan itu tidak segera dievaluasi lagi, saya yakin banyak leader yang kolap. Karena pekerjaan yang diterima leader tidak seimbang antara keuntungan dan biaya yang dikeluarkan,â€Â tegasnya.
Bila itu benar terjadi, bukan tidak mungkin terget penyelesaian EPC 1 Banyuurip tidak sesuai target.