Jalan Pengganti Warga Bonorejo Mulai Dikerjakan

SuaraBanyuurip.com – Samian Sasongko

Bojonegoro – Tuntutan warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) Bonorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jatim terkait pembangunan jalan pengganti akibat terkena proyek migsa kini mulai dikerjakan. Warga bisa menerima jalan pengganti tersebut dalam bentuk dipedel.

Pantauan SuaraBanyuurip.com di lokasi proyek pembangunan jalan pengganti di Desa Bonorejo menyebutkan, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter dengan lebar 3 meter itu dilakukan oleh PT Tripatra dengan melalui subkontraktornya PT Rajekwesi Mitra Tama (RMT-PP) sejak Jum’at, (20/72012). Sedangkan, untuk pembangunannya jalan dengan cara dipedel.

Kepala Desa Bonorejo, Siti Rokhayah, ketika dikonfirmasi membenarkan dilakukan pembangunan jalan pengganti bagi warga tersebut. Sedangkan, untuk jalan alternatif menuju sawah yang juga tuntutan warga tidak ikut dibangun. Karena, dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bonorejo.

“Mintanya warga sepakat jalan itu dipedel tidak masalah. Sementara, jalan yang menuju sawah dialihkan dibangunan jembatan, Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dukuh Sukorejo. Itupun warga mintanya kepada MCL,” kata Rokhayah.

Dia jelaskan, sesuai dengan permintaan Pemdes dan warga, jalan tersebut selebar 4-5 meter dengan panjang sekitar 50 meter lebih. “Semua itu sesuai permintaan dan kesepakatan warga, Pemdes Bonorejo juga PT Tripatra. Panjang jalannya sampai di Sendang Soko,” terangnya.

Terpisah, Budi Karyawan dari PT Tripatra menyatakan, jalan pengganti yang diminta warga itu sepanjang 50 meter lebih dengan lebar 3 meter. Dengan dimulai pengerjaan pada hari Jumat, 20 Juli 2012. Sedangkan sebaga pelaksana pengerjaannya adalah PT RMT-PP subkon dari Tripatra.

“Insya Allah saat ini tinggal proses pemedelan saja. Sedangkan untuk penyiraman juga sudah direalisasikan dengan 2 unit mobil tengki dan dikelola oleh warga setempat,” ungkap Budi Karyawan ketika dihubungi via teleponnya, Selasa (24/7/2012).

“Intinya jika ada masalah atau kurang pas dalam pelaksanaan dilapangan agar dilaselesaikan dengan cara musayawarah saja. Sehingga, semuanya bisa saling mengerti tidak ada miskomunikasi lagi,” imbuhnya.  (tbu)