SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Kasus dugaan penguasaan puluhan tanah warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jatim, secara ilegal oleh PT Semen Gresik (SG) terus bergulir. Kali ini Komisi A DPRD Tuban yang menangani kasus sengketa tanah yang diperkirakan mencapai luas hampir 40 hektar itu berencana mengadukan permasalahan tersebut ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Rencana pelaporan oleh wakil rakyat itu dipicu terkait sikap PT SG yang dianggap keras dan kurang beriktikad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab, jalan perundingan secara baik-baik yang sempat dilakukan menemui jalan buntu.
“Karena untuk menyelesaikan ini secara damai menemui jalan buntu, maka akan kita adukan ke menteri BUMN,†kata Agung Supriyanto, Ketua Komisi A saat ditemui diruang sidang DPRD Tuban, Rabu (12/9/2012).
Disebutkan Agung, selama ini Komisi A menginginkan PT SG mewakilkan orang-orang yang mempunyai kapasitas dalam menjelaskan status tanah yang mereka anggap telah dibeli dari warga. Sehingga dalam hearing (rapat dengar pendapat) yang digelar dapat dicarikan solusinya.
“Kalau cuma bawahannya saja kan percuma, karena mereka tidak berani mengambil keputusan,†tambah Agung sambil menjelaskan jika perwakilan dari PT SG tidak ada yang datang padahal sudah mereka undang.Â
Untuk itu, dia meminta kepada warga desa segera memberikan beberapa data tambahan yang diperlukan untuk dijadikan dasar Komisi A sebagai pelaporkan kasus ini kepada menteri BUMN.
 Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, sengketa tanah yang diperkirakan mencapai hamper 40 hektar ini disebabkan karena warga selama ini merasa tidak pernah menjual tanah kepada PT SG.
Sedang beberapa warga juga menuduh kasus ini terjadi akibat permainan beberapa oknum dengan Tahar, mantan kepala desa Desa Gaji. Sekitar tahun 2004 lalu saat warga protes, Tahar menyatakan dirinya hanya menjual kertas saja kepada PT SG. Bukan tanah warga. (edp/suko)