SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban membantah jika pihaknya bersikap diskriminasi kepada sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya yang berjualan disebelah selatan Alun-alun Kota Tuban, Jatim.
“Kalau yang di sebelah barat itu merupakan PKL lama dan memang mendapat kelonggaran dari Pak Bupati,†kata Heri Muharwanto, Kepala Satpol PP Tuban melalui ponselnya kepada www.suarabanyuurip.com, Jum’at (28/9/2012).
Pernyataan itu sekaligus menyanggah tudingan dan keresahan para PKL seputar alun-alun Tuban yang diperlakukan secara diskriminasi oleh Satpol PP.
Dia menjelaskan, belasan PKL yang ada dijalan Kartini (selatan alon-alon Tuban) merupakan pedagang baru yang belakangan ini menjamur. Untuk itu pihaknya merasa perlu untuk menertibkan keberadaanya karena telah melanggar perda.
Sedangkan beberapa PKL yang ada disebelah barat alon-alon Tuban, kata dia, merupakan PKL lama dan sudah mendapatkan kelonggaran dari Bupati Tuban untuk berjualan ditempat tersebut.
“Kalau yang PKL sebelah barat itu memang sudah lama,” kata Heri.
Seperti diberitakan kemarin, belasan PKL didampingi beberapa aktifis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Tuban mendatangi DPRD setempat. Mereka mengadukan keresahannya karena mendapatkan surat peringatan dari Satpol PP pada 23 September lalu berisi keberadaan PKL telah melanggar Perda no 14 tahun 2002 tentang larangan berjualan diatas trotoar. Dan diminta untuk segera mengosongkan tempat mereka berjualan.
Namun, bunga trotoar – sebutan lain PKL-itu berdalih berani berjualan karena menagih janji Bupati Tuban saat kampanye dulu dengan menjadikan alon-alon sebagai pasar rakyat. Lain itu belasan PKL ini menudin Satpol PP telah bersikap diskriminatif karena hanya PKL disebelah selatan alon-alon saja yang mendapat surat peringatan, sedang PKL yang ada disebelah barat tidak mendapat surat peringatan. (edp/suko)