SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban menyayangkan Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3) yang dikeluarkan Polres Tuban terhadap kasus dugaan korupsi beasiswa yang melibatkan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Hadi Tugur.
“Bagaimanapun Rektor Unirow merupakan tokoh pendidikan, dan tindakan itu bisa jadi akan ditiru oleh mahasiswanya,†ujar Ketua GMNI Tuban, Mohammad Arifin, saat dihubungi SuaraBanyuurip.com melalui ponselnya, Rabu (26/12/2012).
Dengan alasan itulah, GMNI menyayangkan tindakan Polres maupun Kejaksaan Negeri Tuban. Yang tidak mengusut tuntas benar atau tidaknya dugaan korupsi sosok yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI Tuban itu. Agar publik, khususnya mahasiswa tidak bertanya-tanya lagi tentang kebenaran kasus tersebut, meski diketahui untuk sementara ini Tugur bebas dari jeratan hukum.
“Dengan adanya SP3, kasus tersebut seolah tidak tuntas. Padahal mahasiswa banyak berharap segera tahu apakah benar-benar korupsi apa tidak,†tegas Arifin.
Kondisi itu, ditakutkan akan berpengaruh pada mental dan psikis dari mahasiswa sendiri. Takutnya, mahasiswa akan terus berprasangka dan selamanya akan mereka-reka tentang keterkaitan rektor mereka dengan korupsi.
“Kalau kasus ini tidak tuntas, maka akan berpengaruh pada mental mahasiswa,†ujar aktifis yang juga salah satu mahasiswa di Unirow tersebut.
Diketahui, pada tahun ajaran 2007 lalu Rektor Unirow Hadi Tugur diduga melakukan korupsi dana beasiswa untuk mahasiswanya. Selain dengan cara melakukan pemotongan kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan alasan sumbangan sukarela, juga dengan cara mengajukan sekitar 80 nama mahasiswa fiktif sebagai penerima mahasiswa.
Lainnya, Tugur juga diduga merugikan negara dengan membuka beberapa program studi (Prodi) di kampus yang ada di Jalan Manunggal-Tuban tersebut, tapi pada realisasinya menjalankan prodi tersebut dengan beberapa kampus lain di luar Unirow. (edp)