SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan – Kabar gembira bagi warga miskin di Lamongan, Jawa Timur. Bagi pemilik Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) lama, masih bisa menggunakannya hingga tanggal 31 Maret 2013 mendatang.
Hal ini sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan RI kepada Kadinkes Lamongan, melalui surat Nomor : JP.01.01/X/378/2013 perihal pepanjangan pemberlakukan kartu lama Jamkesmas .
“Surat tersebut juga bermakna bahwa kartu baru Jamkesmas, akan dikeluarkan mulai 1 April 2013, untuk menggantikan kartu lama yang saat ini diperpanjang masa berlakunya,“ ungkap Kadinkes Lamongan, Fida Nuraida, melalui Kabag Humas dan Infokom, Mohammad Zamroni, Selasa (5/3/2013).
Perpanjangan kartu Jamkesmas terhitung sudah dua kali ini dikeluarkan Kementerian Kesehatan, karena sebelumnya juga sudah diperpanjang pemberlakuannya hingga 28 Februari 2013.
Di Kabupaten Lamongan tahun 2013 ini penerima kartu Jamkesmas sebanyak 461.633 orang. Jumlah tersebut akan ditambah sebanyak 4.878 kartu Jamkesmas baru untuk mengcover masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pendataan sebelumnya.
Peserta Jamkesmas Lamongan ini berbasis pada pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selain melalui Jamkesmas, Pemkab Lamongan juga terdapat progam Jamkesda. Mulai tahun ini pemerintah setempat menggratiskan semua biaya pelayanan kesehatan di ruang rawat kelas III.
Pepanjangan Kartu Jamkesmas dan penambahan katu Jamkesmas disambut positif oleh para kades. Mengingat kades yang bersinggungan langsung dengan warga.
“Kartu Jamkesda hendaknya benar-benar menjadi kartu sakti bagi warga miskin untuk gratis berobat. Pelayanan kepada pemegang kartu Jamkesda harus sepenuh hati. Jangan sampai dianak tirikan karena dari warga tidak mampu,“ kata Kades Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Masdar.
Harapan senada juga dilontarkan Kades Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Aman AS. “Pelayanan kesehatan bagi warga miskin harus benar-benar diperhatikan Pemkab. Jangan sampai ada ungkapan orang miskin di larang sakit, karena mahalnya biaya berobat, “ ujarnya.
Bagi Kades Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Suparno, yang lebih penting adalah praktik di lapangan. Pengawasan ketat harus dilakukan Pemkab. Jangan sampai kartu Jamkesmas diberikan kepada mereka yang tidak berhak.
“Arahnya untuk warga miskin, ya harus diserahkan ke warga miskin. Jangan sampai yang kaya mendapat kartu Jamkesmas karena masih kerabat kades atau perangkat desa,“  harap Suparno. (tok)