SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan – Ketua KPU Provinsi Jatim, Antri Dewanto, mewanti-wanti kepada para Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur di Lamongan agar tidak terjebak dalam praktek money politik selama mengemban tugas.
Praktek money politik itu rawan terjadi bila anggota PPS tergiur untuk mensukseskan salah satu kandidat. Mereka akan mudah berlaku curang menyalahgunakan kewenangannya karena tawaran duit.
“Penyelenggaran Pemilu dilarang berpihak, apalagi mengajak orang lain untuk memberikan suaranya bagi salah satu calon. Jika ini dilakukan, lebih baik mundur dan menjadi tim sukses. Ini jauh lebih terhormat,“ tegas dia saat menghadiri pelantikan 1.422  PPS Pemilihan Gubernur Jatim di GOR Lamongan, Sabtu (23/3/2013).
Dia tandaskan, hubungan harmonis dengan pemerintah, penegak hukum maupun organisasi politik tidak boleh mengurangi kemandirian. “PPS harus bisa menjaga kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan,“ ujar dia.
Dia katakan, kondisi saat ini sangat tidak sebanding antara honor dan tanggung jawab seorang penyelenggara Pemilu (PPS). Namun, dia berharap agar hal itu jangan sampai menjadi alasan untuk terjerumus dalam dosa besar yakni terlibat dalam money politik.
Ditambahkan pria asli Modo, Lamongan ini, jika penyelenggara pemilu era sekarang yang diisi orang-orang independen dari swasta tidak hati-hati dan cermat, maka penyelenggaraan pemilu bisa dikembalikan kepada pemerintah atau parpol. Hal itu merujuk Pemilu pertama tahun 1955 serta pemilu tahun 1999.
Tugas PPS, sebagai dituangkan dalam SK Ketua KPU Lamongan Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-014.329744/2013 tentang pengangkatan anggota PPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Jatim tahun 2013 adalah untuk membantu KPU, KPU Jatim dan KPU Lmaongan serta PPK. Yakni untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), daftar pemilih hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DP4 di Lamongan sendiri berjumlah 1.084.305 jiwa. (tok)