SuaraBanyuurip.com – Totok Martono
Lamongan – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serenta di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diprediksi bakal diwarnai praktik money politic. Seorang calon diperkirakan bakal mengeluarkan biaya lEbih dari Rp100 juta, atau bahkan bisa sampai Rp300 juta untuk mengegolkan pencalonannya.
Sementara itu pendaftaran calon sudah dibuka sejak dua minggu lalu. Pelaksanaan Pilkades di Lamongan sendiri dibagi dalam 3 gelombong yaitu tanggal 5 Mei 2013 (gelombang I), 12 Mei (gelombang II), dan 6 Juni 2013 (gelombang III).
Walau belum masuk massa kampanye, rata-rata para calon kades telah mulai mencari dukungan simpati warga. Berbagai cara dilakukan, baik secara terang-terangan, maupun bergerilya. Untuk kepentingan itu pun mereka telah mengeluarkan banyak uang.
“Ada calon yang sudah mengawali datang ke rumah-rumah warga, Mas. Sambil membawa gula, beras, atau rokok,“ cetus Sarif, warga Desa Geger, Kecamatan Turi, Lamongan.
Di Geger, terdapat 4 calon kades. Banyaknya calon tersebut karena mantan Kades Soepriyadi sudah menjabat dua periode, sehingga tidak bisa mencalonkan kembali.
Dari penelusuran SuaraBanyuurip.com, cara lain untuk menarik simpati warga yaitu dengan membiayai berbagai kegiatan yang ada di desa. Semisal mengadakan pengajian yang mengundang dai terkenal.
Ada juga yang yang membiayai kegiatan ziarah ke makam Wali para jamaah tahlil di desa. Beberapa calon bahkan ada yang membelikan peralatan olah raga bagi karang taruna, dan berbagai bantuan lain untuk kegiatan desa.
Para calon sudah banyak yang membuka ‘warung’ di rumahnya. Istilah buka warung ini mewakili calon kades yang mulai menerima kedatangan tamu dari warga. Disini calon kades menjamu puluhan hingga ratusan warga yang datang ke rumah dengan berbagai makanan, rokok, kopi, dan suguhan lainnya.
Ongkos yang dikeluarkan para calon kades tersebut sangatlah besar. Mengingat Pilkades masih satu bulan lagi. Belum lagi mendekati saat pencoblosan, para calon akan semakin jor-joran membagi-bagikan uang demi menjadi pemenang Pilkades.
Fenomena tersebut tidak ditampik Wakil Ketua DPRD Lamongan, Saim. Menurutnya, saat ini ongkos dalam pemilihan presiden, anggota dewan hingga kepala desa memang relatif cukup mahal.
“Ini (biaya yang tinggi-Red) tidak bisa dihindari. Realita yang harus dihadapi,“ kata Saim di ruang kerjanya kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (8/4/2013).
Menurut Saim, semua dikembalikan kepada masyarakat, untuk secara arif memilih pemimpin yang dipandang mampu dan mumpuni. “Masyarakat sudah cerdas kok. Kalau ada yang bagi-bagi uang diterima saja. Soal pilihan, itu soal nanti. Kembali kepada nurani,“ cetus praktisi PDIP ini. Yang jelas menurut Saim, semua itu adalah resiko dari proses demokrasi di desa. (tok)