Pansus Kritisi LKPJ Bupati Lamongan

SuaraBanyuurip.comTotok Martono

Lamongan – Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 Bupati Lamongan, Jawa Timur, Rabu (10/4/2013). LKPJ itu tidak disertai akurasi dan validitas data untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Juru bicara Pansus LKPJ,  Sonhadji Zainudin, menyatakan, perlunya akurasi dan validitas data dan angka yang dipakai untuk menghitung formula indikator pada setiap SKPD sehingga tidak hanya sekedar untuk memenuhi target.

“Untuk itu, Pansus berharap kedepan, perlu ada koreksi data dan angka yang mendekati realitas. Karena jika data yang digunakan kurang benar akan berdampak pada masyarakat dan kinerja SKPD,” kata dia.

Pansus juga menyarankan untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan daerah dalam bentuk angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena menurut Pansus, paradigm keberhasilan pembangunan tidak saja diukur dengan keberhasilan peningkatan ekonomi dan pembangunan fisik saja.

“IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan secara menyeluruh.  Mulai kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar layak hidup,” tegas Sonhadji.

Baca Juga :   Mahasiswa UNDIP Ubah Minyak Jelantah Jadi Sabun

Meski demikian, Pansus juga mngapresiasi sejumlah program eksekutif. Diantaranya pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Walaupun program itu belum banyak diketahui masyarakat karena kurangnya sosialisasi serta penambahan alokasi anggaran untuk memberikan manfaat yang besar. (tok)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *