SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro – Mulai tersendatnya bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bersubsidi di sejumlah Stasiun Bahan Bakar Umum(SPBU) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendapat reaksi keras dari Komisi VII DPR RI. Sebab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, berencana mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 2,5 Juta Kiloliter (KL) menjadi 4,8 Juta KL dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (P-APBN) 2013. Saat ini kuota BBM subsidi hanya dipatok sebesar 46 Juta KL.
Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha, mengaku telah meminta klarifikasi pemerintah mengenai permintaan tambahan kuota BBM subsidi tersebut. Bahkan meminta untuk kuota tidak dikurangi.
“Maka kalau ada kelangkaan kemungkinan adanya indikasi penimbunan,†tegas Satya kepada www.suaranbanyuurip.com, menanggapi mulai tersendatnya premium di Kabupaten Bojonegoro, Jum’at (26/4/2013)
Karena itu, Komisi VII meminta, kepada Pertamina dan aparat kepolisian untuk memperketak sistem distribusi di beberapa SPBU guna menghindari penyelewengan. Terlebih pengawasan dari Pemerintah yang belum maksimal ditengah-tengah wacana menaikkan harga BBM.
“ Dengan merebaknya isu kenaikan harga BBM perlu diwaspadai adanya penyelewengan seperti aksi penimbunan. Ini dikarenakan titik serah penjualan ada di depo sehingga rawan,†ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Dia menambahkan, solusi terbaik untuk permasalahan ini adalah membasmi para penimbun BBM dan perlu adanya kerjasama dengan masyarakat agar dapat mengungkap penyelewengan yang mengakibatkan kelangkaan BBM.
Terpisah, Bupati Bojonegoro, Suyoto, disinggung mengenai kelangkaan premium di wilayahnya mengungkapkan, setiap hari atau kapanpun ada suplai BBM masuk akan direcord dan dimonitor tentang sistim dan mekanisme penjualannya.
“Setiap hari kita awasi agar alokasi BBM benar-benar tepat sasaran,†tandas Suyoto. (rien)