SuaraBanyuurip.com -Â Edy Purnomo
Tuban – Permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur untuk menambah tenaga pendidik atau guru akhirnya disetujui pemerintah pusat. Meski begitu Pemkab Tuban hanya diberi keleluasaan untuk menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum untuk bidang pedidikan hanya sebatas 40 orang.
Jumlah yang disetujui berdasar surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) pada Pemkab Tuban ini tentu tidak sesuai harapan. Selain karena jumlahnya yang sangat kecil, juga karena tak sesuai dengan permintaan dari Pemkab Tuban sebelumnya.
“Tuban kekurangan sekitar 3.267 guru mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Sekolah yang kekurangan guru ini kebanyakan berada di pelosok wilayah Kabupaten Tuban,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban, Nur Hasan, saat berada dikantornya.
Lain itu, Pemkab juga mengusulkan adanya penambahan 360 tenaga kesehatan, 1.260 tenaga teknis atau tenaga administrasi lain kepada pemerintah pusat.
Minimnya jatah CPNS untuk Tuban yang diterima negara, menurut Nur Hasan, akibat anggaran belanja pegawai di Tuban sudah mencapai 52,89 persen. Artinya sudah melebihi batas belanja pegawai yang seharusnya 50 persen, sesuai aturan yang ada.
“Tapi ini adalah keputusan Kemen PAN dan RB, kami menerima dan memaksimalkannya,” tegas Nur Hasan.
Dia katakan, pelaksanaan test diperkirakan akan berlangsung pada bulan September mendatang. Meski begitu dia belum tahu mengenai petunjuk teknisnya karena masih menunggu edaran selanjutnya dari Kemen PAN dan RB.
“Guru yang disetujui dari jalur umum itu hanya untuk sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan. Dan harus siap ditempatkan dipelosok desa seperti kebutuhan Dinas Pendidikan,” tandas Nur Hasan.(edp)