SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun yang digembar-gemborkan pemerintah belum dinikmati sepenuhnya oleh anak-anak usia sekolah. Di Kabupetan Tuban, Jawa Timur, terdapat ribuan anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan akibat permasalahan ekonomi dan sosial.
Hal ini diungkapkan Bupati Tuban, Fathul Huda, kepada sejumlah wartawan di Gedug Graha Sandiya Tuban, Kamis (15/8/2013).
Dia mengatakan, saat ini ada sekira 7.424 anak berusia 13 hingga 14 tahun tidak bersekolah. “Ini harus ditangani bersama oleh pemerintah, instansi terkait, serta masyarakat secara langsung,” tegas Huda.
Untuk itu Pemkab Tuban mengaku tengah berupaya menggenjot seluruh desa di Tuban untuk ikut menyelesaikan masalah ini. Termasuk dengan membentuk 20 desa model yang ada di 20 kecamatan yang ada di Tuban.
“Desa model ini akan dijadikan percontohan. Kemudian bisa menularkan ke desa-desa lain. Sehingga kami harap angka ini menjadi nol persen,” tutur Huda.
Selain itu desa model ini juga akan diupayakan bisa menyelesaikan beberapa masalah lain. Seperti menekan angka kemiskinan serta memajukan perekonomian masyarakat.
“Kami menyiapkan anggaran Rp 7,5 milyar untuk menopang kegiatan di desa model. Dana ini murni APBD, diluar dana dari pemerintah pusat dan program daerah lain,” ujar Huda, menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban, Sutrisno, menambahkan, harapan untuk mengurangi angka putus sekolah dapat direalisasikan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan dana BOS, anak-anak di Tuban bisa mendapatkan keringanan biaya pendidikan sebesar 500 ribu rupiah per semester.
“Target kami 60 persen siswa bisa bebas biaya sekolah. Karena itu kami koordinasi dengan komite sekolah agar target bisa tercapai,” jelas Sutrisno.
Dengan adanya dana BOS, Sutrisno juga berani memasukkan anak miskin untuk menuntaskan program wajib belajar. Menurutnya, mereka tetap bisa bersekolah kendati masa pendaftaran telah tutup.(edp)