SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Besarnya anggaran untuk Bantuan Sosial atau hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora, Jawa Tengah mendapat sorotan elemen masyarakat. Salah satunya dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Blora.
Menurut Ketua KNPI Blora, Siswanto, seyogyanya besaran anggaran bansos yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dipangkas untuk pengentasan bencana kekeringan di Blora tiap tahunnya yang melanda ratusan desa yang rawan kekeringan.
Untuk itu diperlukan sinergitas antara penentu kebijakan pos anggaran yang dalam hal ini antara pemerintah kabupaten (Pemkab) dan DPRD untuk lebih mementingkan penanganan kekeringan setiap menjelang musim kemarau diwilayahnya.
“Seharusnya antara Pemkab dan DPRD berinisiatif menganggarkan anggaran dana APBD untuk penanggulangan kekeringan,” tegas Siswanto kepada suarabanyuurip.com, Rabu (5/9/2013).
Penanggulangan itu bisa diwujudkan bukan hanya untuk pengadaan pendistribusian air bersih yang disalurkan ke desa-desa saat kemarau. “Tetapi juga ada anggaran untuk  mencari sumber-sumber air atau mengembangkan sumber air yang sudah ada dengan membuatkan infrastruktur air bersih,” imbuh Siswanto.
Di Blora sendiri sebenarnya sudah ada beberapa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dikerjakan di sejumlah desa. “Itu sumber dananya dari APBN dan belum menjangkau semua desa rawan kekeringan di Blora,” ungkap Siswanto.
Anggaran penanggulangan bencana dari APBD untuk pengedropan air bersih hanya senilai Rp100 juta dinilai jelas kurang. “Meski sangat membantu pengedropan air bersih tersebut, namun itu hanya penanggulangan kekeringan secara instan saja. Toh setiap tahun tetap ada desa yang alami kekeringan,” ujar Siswanto.
Dia kemudian membandingkan, bansos di dinas-dinas tertenu besarannya hingga milyaran rupiah. Sedangkan upaya penanggulangan kekeringan dengan pengadaan air bersih hanya ratusan juta saja. Hal itu membuktikan belum ada upaya penanggulangan bencana kekeringan yang strategis. “Sebetulnya Bappeda atau dinas terkait seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora bisa mengajukan anggaran untuk pnelitian atau pencarian sumber air potensial ,” tandas Siswanto.
Meski demikian, harus ada dukungan penuh dari pihak legislative.”Diperlukan anggaran yang disetujui baik itu oleh  Pemkab dan DPRD juga menyediakan untuk pembangunan infratsruktur atau sarana dan prasarana air bersih,” sebutnya.(ali)