Tuban Zona Merah Transparansi Anggaran

SuaraBanyuurip.com - Edy Purnomo

Tuban – Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tercatat sebagai salah satu kota yang masuk dalam zona merah dalam hal transparansi anggaran.

Catatan merah ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur (Jatim), di semua website resmi milik Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dari hasil indeks website resmi Pemda yang kami lakukan, Tuban peringkat ke 27 dari 38 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur,” kata Direktur Fitra Jatim, Dahlan, kepada SuaraBanyuurip.com, , Minggu (6/10/2013).

Dia mengatakan, survey dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada situs resmi milik masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) di Jatim. Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2012 No. 188.52/1797/SJ tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan daerah.

Disebutkan kalau dalam survey ini ada 12 indikator yang digunakan. Diantaranya adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ringkasan RKA dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Indikator selanjutnya adalah, rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD, Perda APBD, perda perubahan APBD, ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ringkasan DPA PPKD, laporan realisasi anggaran seluruh SKPD, laporan PPKD, RKPD yang sudah diaudit, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD).

“Di website resmi milik Pemkab Tuban, semuanya tidak dicantumkan hal itu. Padahal skor yang paling tinggi memang keterbukaan dalam anggaran,” tambah Dahlan, mengungkapkan.

Dahlan mengemukakan, alasan penggunaan indeks website resmi milik Pemkab untuk survey ini dikarenakan website merupakan sarana yang paling ampuh untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

“Karena memang website itu yang paling mudah diakses masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, untuk kota yang paling baik dalam keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat adalah Blitar, disusul Probolinggo dan Surabaya.(edp)