oleh : Rakai Pamanahan
SEBAGIAN masyarakat menjadikan musim kemarau sebagai petaka. Ini terjadi karena musim terik selalu disertai bencana kekeringan, dan krisis air bersih.
Bagi warga di desa-desa yang selama ini menggarap lahan pertanian tadah hujan. Kemarau bisa dipastikan menjadi masalah, karena mereka harus mencari profesi lain agar bisa bertahan hidup. Urbanisasi pun acap menjadi bagian tak terpisahkan disaat musim tanpa rintik hujan itu datang.
Mereka tak bisa menggarap sawah dan ladang. Untuk memaksakan diri pun tak bisa, karena alam sepertinya telah merenggut kesempatan mereka bercocok tanam. Ritual kesulitan ekonomi pun menerpa sebagian dari mereka.
Kondisi tersebut telah terjadi, dan masih berlangsung. Tak peduli terhadap warga yang berada di sekitar ladang Migas Blok Cepu, Blok Tuban, Tiung Biru, Jabaran, maupun sumur Migas lain yang ada di empat wilayah kabupaten. Yakni; Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Kabupaten Tuban di Jawa Timur, maupun Kabupaten Blora yang masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Ribuan petani di sana ketika musim terik panjang seperti ini dipaksa merumah. Tentunya menghabiskan pundi-pundi yang disimpan sebelum kemarau datang. Tak sedikit dari mereka harus menjual hewan piaraan, maupun barang berharga agar ritme kehidupan tak berhenti sepanjang musim.
Bagi yang tinggal di sekitar proyek Migas, mereka bisa alih profesi sebagai kuli. Sedangkan bagi yang jauh dari industri harus rela ke luar desa untuk menyelamatkan diri, dari ganasnya kemarau yang saban waktu menjilat-jilat mereka.
Pula yang terjadi di Waduk Pacal di wilayah Bojonegoro, Waduk Gondang di Lamongan. Waduk yang selama ini menjadi gantungan petani di sana sata ini sudah mengering. Akibatnya, untuk Waduk Pacal, hampar lahan pertanian seluas 16.000 hektar mulai kerontang tak dapat asupan air dari waduk yang dibangun pemerintah Kolonial Belanda tersebut.
Kondisi tersebut kian mengenaskan ketika sumur, sungai, waduk, dan rawa airnya kering. Mereka harus mencari mata air yang bisa dipakai untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Di beberapa wilayah mereka harus antri, terkadang sampai malam hari agar bisa mendapatkan air bersih dari sumur yang masih keluar airnya. Satu contoh kondisi ini terjadi di sekitar ladang Tiung Biru.
Mereka kini butuh sentuhan dari pemerintah daerah. Warga langganan krisis air bersih harusnya menjadi perhatian serius para petinggi pemerintahan di sana.
Idealnya bukan sekadar dibantu dropping air bersih secara temporer, sebagaimana yang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lebih dari itu akar sengkarut yang menyertai musim kemarau harus diurai. Paling tidak mereka diberi jaminan sepanjang tahun, tanpa terpengaruh oleh musim, bisa mendapatkan air bersih.
Disitulah perlunya ada langkah politis dan strategis, untuk memberdayakan sumber daya alam di desa-desa tersebut. Tak ada salahnya jika setiap daerah membuat program pembangunan embung untuk wilayah yang benar-benar tak bisa dibiuat sumur pompa dalam. Atau mencarikan titik-titik mata air bawah tanah, agar bisa dimuntahkan airnya agar tak lagi ada kesulitan air bersih.
Dalam perspektif pengentasan kemiskinan bebasis pedesaan, pemerintah daerah bisa membuat prioritas anggaran untuk membangun sumur pompa dalam. Sumur ini bisa dijadikan sarana irigasi, sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan air bersih disaat kemarau datang.
Pada konteks ini dibutuhkan kearifan lembaga ekskutif dan legislatif untuk membuat skala prioritas. Anggaran bisa digeser ke arah sana, agar tidak timpang karena hanya dipakai membangun infrastruktur di wilayah perkotaan. Jika itu tidak muncul, sama halnya membiarkan warga yang menghuni kampung-kampung kering, bergelut dengan penderitaannya sendiri.
Sepertinya tak ada alasan untuk tidak berbuat ke arah itu. Apalagi sejumlah operator Migas telah dijerat regulasi untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Sangat memungkinkan jika program tersebut digeser ke wilayah penanggulangan kekeringan dan krisis air bersih. (*)
| [email protected] Â Â