SuaraBanyuurip.com – Ali Musthofa
Blora – Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap II sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih menyisakan persoalan. Pasalnya, masih banyak data penerima yang tidak tepat sasaran.
Disamping itu, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat untuk pemcairan BLSM masih ada perubahan data penerimanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, H Winarno, mengatakan, bahwa dari 72.463 rumah tangga sasaran (RTS) penerima BLSM terdapat  282 KPS yang dikembalikan ke Kantor Pos.
“282 KPS itu karena penerimanya sudah meninggal dunia, sedangkan tidak diketahui ahli warisnya,” ujar Winarno. KPS itu sebelumnya digunakan untuk keperluan mengambil bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahap I lalu.
Menurut Winarno, 282 KPS tersebut oleh Kantor Pos Blora sudah dikirim ke pusat untuk di lakukan penggantian penerima.
“Ini sedang kita kejar agar kembali ke Blora dengan penerima yang berbeda,” katanya.
Winarno juga menjelaskan, selain pemegang KPS sudah meninggal dunia, juga ada ratusan KPS lainnya yang salah sasaran. Hal itu terungkap saat Rapat koordinasi (rakor) yang digelar di ruangan Sekda, baru-baru ini dengan dihadiri para camat, dinas terkait, Kantor Pos, perwakilan LSM/Mahasiswa.
Berdasarkan data jumlah penerima dana BLSM di Blora sebanyak 72.463 RTS. Namun di lapangan banyak yang salah. Keluarga yang mampu malah menerima BLSM, sedangkan yang kurang mampu tidak menerima. Akibatnya ada 640 KPS yang belum dibagikan dan Pemkab Blora mengusulkan agar penerima BLSM tidak tepat sasaran itu juga diganti.(ali)