SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menilai, BUMD milik Pemkab Bojonegoro, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), belum maksimal mewadahi kepentingan masyarakat. Padahal BBS dibentuk agar berperan aktif dalam industri migas di wilayah setempat.   Â
“Tanya saja BBS dapat apa di proyek Blok Cepu, bagi kami masih sangat memprihatinkan karena belum ada kepedulian dari operator dan kontraktornya,” tukas Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Prianto, Sabtu (9/11/2013).
Menurut Syukur, BBS didirikan oleh Pemkab sebagai wadah lokal untuk berperan aktif dalam pengembangan lapangan Migas di Bojonegoro. Namun demikian, keberadaannya ternyata tak maksimal di proyek Blok Cepu.
Pada bagian lain, pihak Dewan berharap, kerjasama yang baik antara Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) dan kontraktornya yang mengerjakan proyek Migas di Kabupaten Bojonegoro. Tidak hanya Mobil Cepu Ltd (MCL), operator Lapangan Banyuurip Blok Cepu, tapi juga Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB P-PEJ) operator Sumur Sukowati, Blok Tuban, Pertamina EP Asset 4 operator Sumur Tiung Biru, dan Pertamina EP Cepu, operator Lapangan Tiung Biru-Jambaran.
“Selama ini kepedulian dari kontraktor proyek migas masih rendah,” jelas Syukur Prianto.
Terpisah, Direktur Utama PT BBS, Deddy Affidik, mengatakan, selama ini hanya mendapatkan satu paket pekerjaan di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu yakni pengadaan bahan bakar minyak non subsidi sebanyak 1 juta liter perbulan dari kontraktor EPC (Engineering,Procurement and Construction) 2 PT IKPT-Kelsri.
“BBM itu untuk operasional kontraktor selama mengerjakan proyek,” tukasnya.
Selain itu juga mengikuti tender di EPC 5 oleh PT Rekind-Hutama Karya berupa paket pekerjaan pembangunan pagar 9 km. Pernah mengikuti tender EPC 1 PT Tripatra-Samsung tapi harga yang ditawarkan tidak realistis.
“Ke depan kami akan terus berupaya ikut serta dalam proyek migas, dengan beberapa perencanaan tentunya,” pungkasnya. (rien)