SuaraBanyuurip.com – D Suko Nugroho
Bojonegoro – Â Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur beberapa waktu lalu duduk bersama Bupati Suyoto membahas program mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Dalam diskusi yang gayeng itu, memunculkan beragam sikap mulai optimis, pesimis, bahkan tak segan mereka menyampaikan keprihatinan melihat fenomena masyarakat Bojonegoro ditengah hingar bingar kegiatan industri migas.
Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Bojonegoro, KH. Alamul Huda, misalnya. Dia mengaku, pesimistis berkah minyak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bojonegoro. Justru sebaliknya, ketika sumber daya alam itu tidak pandai dikelola maka bisa jadi warga akan jatuh tersungkur dalam hingar bingar industrialisasi migas.
Gus Huda-sapaan akrab Alamul Huda mengungkapkan, pada kenyataannya tenaga kerja bidang pertanian di Bojonegoro mencapai 47,21 %. Â Yang mana jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding tenaga kerja dibidang pertambangan yang hanya 2 %. Sedangkan disisi lain lahan yang dimiliki warga Bojonegoro makin berkurang. Â Maka dikhawatirkan para pemuda yang dididik menjadi tenaga pertambangan belum lulus justru sumber migas sudah habis.
“Terus Bagaimana nasib mereka dan generasi kita yang akan mendatang?†tanya Gus Huda.
Senada juga disampaikan Ikhwanudin dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bojonegoro. Menurut pandangan ICMI, minyak tidak mampu mensejahterakan masyarakat Bojonegoro. Oleh karenanya pemerintah diminta untuk bersikap hati- hati dalam melangkah.
“Jangan sampai mimpi minyak justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat,†tandas Ikhwanudin.
Menanggapi hal itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengaku, memahami keresahan yang dirasakan dan dipikirkan oleh para ormas Bojonegoro. Menurut Bupati, semakin mengenal Bojonegoro akhirnya mengetahui kondisi Bojonegoro jauh sangat memperihantinkan. Hal itu dapat dilihat dari 43 persen lahan yang ada kebanyakan merupakan berada dalam kewenangan Perhutani atau lahan hutan. Sehingga hanya kisaran 23 persen lahan produktif yang memang bukan milik Perhutani.
Kepedihan itu, lanjut Suyoto, makin terasa manakala dari mayoritas penduduk Bojonegoro yang mengaku sebagai petani namun sama sekali tidak memiliki lahan garapan sama sekali. Jika dikronologikan maka banyak buruh tani yang bergantung pada petani yang miskin. Hal itu sama saja diantara masyarakat  berbagi kemiskinan.
“Budaya Ngasak atau istilah lainnya memungut hasil panen milik petani lain inilah bukti cara masyarakat berbagi  kemiskinan. Namun budaya ini bersifat positif karena mampu menopang kehidupan mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan sama sekali,†sambung Suyoto, mengungkapkan.
Sedangkan berkah minyak sendiri, menurut Suyoto, baru bisa dinikmati pada kisaran tahun 2017 mendatang. Utamanya adalah dari Blok Cepu, karena selama ini yang sudah memberikan konstribusi hanya saja sumur Sukowati, Blok Tuban. Untuk Blok Cepu baru akan berproduksi antara akhir tahun 2014 sampai 2015.
“Itu artinya kontribusi yang diterima daerah baru terlaksana pada 2017 mendatang,†tandas Ketua DPW PAN Jatim itu.
Suyoto menambahkan, oleh karenanya sekarang  ini Pemkab Bojonegoro mengalihkan industri migas pada kegiatan holtikutura, dan agribisnis. Bidang ini nantinya diharapkan akan membawa dampak luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarkat. (suko)