SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Banyak realisasi dana Coorporate Social Responsibilty (CSR) dinilai tidak membawa dampak langsung bagi kepentingan masyarakat secara langsung. Di lapangan realisasi CSR masih terkesan asal-asalan, bahkan terkesan menghabiskan anggaran.
Kondisi itu terjadi di beberapa perusahaan, termasuk diantaranya adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mempunyai wilayah operasi di Tuban. Hal ini diungkapkan Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Miftahul Huda, ketika ditemui SuaraBanyuurip.com di kantornya, Selasa (24/12/2013).
“Apapun itu, realisasi CSR semestinya mempunyai dampak bagi kepentingan masyarakat secara langsung,†jelas Miftah.
Miftah mencontohkan, kalau misalkan perusahaan merealisasikan CSR untuk pembangunan infrastruktur di wilayah operasi, maka bangunan yang dimaksud adalah bangunan yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
“Contohnya adalah pembangunan pasar atau pusat kesehatan. Itu baru tepat, karena digunakan langsung oleh masyarakat,†ujar Miftah mencontohkan.
Mantan aktivis mahasiswa ini menyebut, kalau selama ini realisasi CSR, khususnya dalam bentuk infrastruktur kurang bisa dirasakan masyarakat. Dia kembali mencontohkan dengan adanya trend pembangunan gapura, ataupun kantor-kantor pemerintahan yang kurang bisa dirasakan masyarakat.
“Misalkan pembangunan salah satu kantor untuk kepentingan kepemerintahan, tapi ternyata orang-orangnya malah tidak aktif, †tandas Miftah.
Untuk itu, dia berharap memanfaatkan forum-forum yang ada di masyarakat mulai dari lapis terbawah. Supaya pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Tidak hanya sekedar membuat pembangunan dengan perencanaan yang asal-asalan dan dinikmati sebagian masyarakat saja.(edp)