SuaraBanyuurip.com – Edy Purnomo
Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, sepertinya tidak mampu menangani persoalan lahan kritis di wilayahnya yang meningkat setiap tahunnya.
Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Tuban, Heri Sisworo, mengatakan kalau jumlah lahan kritis yang saat ini mencapai 54 ribu hektar, penanganannya tidak cukup hanya dilakukan Pemkab. Sehingga harus menggandeng pelaku usaha yang mempunyai wilayah operasi di bumi Ranggalawe ini.
“Pemkab tidak cukup mengatasi itu, instruksi dari Bupati untuk semua perusahaan berpartisipasi penanganan lahan kritis,†jelas Heri Sisworo di hadapan perwakilan sejumlah perusahaan di Aula Kantor Setda Tuban, Rabu (15/1/2014).
Menurut pria yang juga menjadi rektor di salah satu kampus swasta di Tuban ini, kalau pelestarian lingkungan dengan penyelamatan lahan kritis perlu segera dilakukan. Hal ini dimaksudkan selain untuk mencegah bencana alam, juga upaya untuk menjaga sumber air dan udara yang bersih.
Untuk itu, saat ini Pemkab melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertanian melakukan pembagian dan plot penanganan lahan kritis. Dimana masing-masing perusahaan akan dibagi wilayah dalam mewujudkan hutan rakyat.
“Kami tahu banyak perusahaan yang sudah melakukan kegiatan penghijauan, tapi kami harapkan supaya partisipasi lebih ditingkatkan,†ujar Heri, yang juga pernah menjabat sebagai salah satu Kades di Kecamatan Montong pada tahun 1980 an lalu.
Data dari Bidang Kehutanan dan Perkebunan (Hutper) Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, rencana pada tahap awal sebanyak 175 hektar lahan yang sudah diplot dan akan diserahkan penanganannya pada perusahaan. Meliputi wilayah Kecamatan Montong, Kecamatan Kerek, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Merakurak.
“Kita harapkan penanamannya di sesuaikan dengan kondisi tanah dan juga permintaan dari warga setempat,†kata Kabid Hutper, Agus Suryanto, kepada suarabanyuurip.com.(edp)