Kantor Desa Rusak, Kades Malas Ngantor

SuaraBanyuurip.comTotok Martono

Lamongan- Bangunan kantor desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kondisi banyak yang rusak. Akibatnya menjadikan pemerintahan desa tidak bisa berjalan efektif.

Dari pengamatan, hampir disemua kecamatan di Kabupaten Lamongan bangunan kantor desanya merupakan bangunan lama yang kondisinya sudah rapuh, bahkan ketinggalan jaman.  Rata-rata kantor desa berusia puluhan tahun dan tidak pernah direnovasi. Bahkan banyak kantor desa yang kondisinya hampir roboh.

Kondisi buruknya sentra pemerintahan desa ini berdampak pada malasnya kepala desa (Kades) dan perangkat desa untuk masuk kantor. Warga yang membutuhkan pelayanan juga enggan datang ke kantor desa.

“Perangkat wegah (malas) ngantor mas karena kondisi kantor desa rusak. Pada takut kerubuhan bangunan yang sudah lapuk,” kata kades Kebonagung, Kecamatan Babat,  Suyanti  kepada suarabanyuurip.com, Rabu (12/2/2014).

Karena kantor desa tidak bisa ditempati, praktis segala bentuk pelayanan masyarakat kebanyakan dilakukan di rumah kades. Hal itu juga diakui, kades Kali German, Kecamatan Karanggeneng, Moch Ali. Dia mengakui, selama dua periode menjabat sebagai Kades jarang masuk kantor karena buruknya kantor desa.

Baca Juga :   Bakar Ban Warnai Aksi Huru Hara di PLTU Tuban

“Sudah berulangkali saya mengajukan proposal ke Pemkab untuk pembangunan kantor desa. Namun tidak pernah ada respon,” ujar Ali, mengungkapkan.

Beberapa kades yang dikonfirmasi suarabanyuurip.com mengaku, tidak ada anggaran dari desa untuk membangun kantor desa. Dana yang ada lebih banyak dialokasikan membangun jalan desa yang kondisinya juga rusak. Sementara harapan bantuan dari Pemkab Lamongan juga tidak pernah ada perhatian.

Kepala Sub Bagian Kekayaan dan Potensi Desa Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Lamongan, Ismaoen, menjelaskan, pembangunan kantor desa masih menjadi prioritas tahunan. Dana untuk pembangunan kantor desa pertahun mencapai miliaran rupiah.

“Pada tahun 2013 lalu kita menganggarkan dana perbaikan senilai Rp 2.525.000.000 untuk 64 desa. Rata-rata setiap desa mendapat Rp40 juta,” ujarnya.

Namun, Ismaoen belum dapat memastikan, untuk tahun 2014 ini berapa anggaran maupun jumlah kantor desa yang akan dibangun karena datanya belum ada. (tok)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *