SuaraBanyuurip.com -Â Â Ali Musthofa
Blora – Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus dikebut pembahasannya. Itu dapat dilihat dari padatnya aktifitas di gedung wakil rakyat tersebut. Bila kondisi pembahasan stabil, maka bisa dipastikan bulan Maret ini APBD Blora tahun 2014 bisa ditetapkan.
Tingginya aktivitas itu, seperti disampaikan Seno Margo Utomo, Anggota DPRD Blora kepada SuaraBanyuurip.com pada Selasa,(4/3/2014). Dia mengatakan pembahasan KUA-PPAS dilakukan DPRD dengan cara mengundang SKPD satu-persatu dan tidak dilakukan di komisi dewan, tetapi dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora.
“Diperkirakan sudah 75 persen isi  KUA PPAS sudah ada kesepakatan. Kita terus akan melakukan pembahasan seluruh point-point yang diajukan,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan dengan mengundang SKPD itu dilakukan untuk menyesuaikan besarnya anggaran. Seno menambahkan, DPRD hanya ingin mendapatkan penjelasan terperinci setiap mata anggaran yang diajukan SKPD masing-masing.
“Jika pengajuan anggaran tidak rasional, tentu akan kami beri tanda bintang(dalam arti tidak disetujui),” tandasnya.
Seperti diketahui, rasionalisasi anggaran salah satunya menimpa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Blora. Dari nominal anggaran yang diajukan Rp 272 miliar, ada Rp 41 miliar yang tidak disetujui DPRD.
Berdasar informasi yang diterima, pemangkasan itu direncanakan  dilimpahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora untuk alokasi anggaran desa berkembang.
“Selain untuk peningkatan kesejahteraan pegawai honorer di Kabupaten Blora,” kata Seno.
Terpisah, Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Jawa Tengah, Siswanto, mengemukakan, ada perkembangan positif dari pembahasan KUA PPS yang sedang berlangsung. “Bila trend pembahasan yang lancar. Saya optimis APBD akan bisa ditetapkan pada bulan Maret ini,” katanya.(ali)